PADANG, RELASI PUBLIK – Pada masa lalu Sumbar pernah menjadi barometer pendidikan bagi daerah-daerah Sumatera bagian tengah, tetapi kini tidak lagi. Menurut Epyardi Asda, salah satu penyebabnya ialah tidak adanya perhatian serius pemerintah daerah untuk memajukan pendidikan.
“Dahulu Sumbar menjadi pusat pendidikan untuk daerah Sumatera tengah. Banyak generasi muda dari Jambi, Riau, dan provinsi lain yang ingin kuliah di Unand dan UNP. Sekarang mutu pendidikan kita tidak bisa dibanggakan. Ke depan pendidikan harus dievaluasi dengan membuat program-program yang lebih berkualitas,” ujar calon gubernur, Epyardi, dalam bedah visi misi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar di Auditorium Unand, Sabtu (12/10/2024).
Epyardi menilai bahwa Sumbar tidak lagi menjadi tujuan utama pendidikan di Sumatera merupakan bukti ketidakseriusan pemerintah daerah untuk memajukan sumber daya manusia (SDM).
Selain itu, kata Epyardi, kompleksitas dunia pendidikan Sumbar dihantui oleh susahnya lapangan pekerjaan untuk lulusan, baik perguruan tinggi maupun SLTA.
Jika menjadi gubernur, Epyardi berkomitmen untuk mencarikan solusi-solusi strategis demi kemajuan dunia pendidikan dan memperkuat ekonomi Sumbar, salah satunya menggaet investor untuk membuka lapangan pekerjaan bagi lulusan perguruan tinggi dan sekolah. Menurutnya, tidak ada satu pun daerah atau negara yang maju tanpa investasi.
“Investasi akan memberikan dampak positif untuk kesejahteraan masyarakat. Jika kita bergantung pada APBN, tidak cukup karena alokasinya fokus pada sarana prasarana saja,” ucapnya.
Bedah visi misi Pilkada bertema “Sinergi Mata Daerah 2024” menghadirkan sejumlah panelis dari akademi dan tokoh masyarakat.
Ketiga panelis pada bedah visi misi kali ini ialah Virtuos, dosen Hubungan Internasional Unand; Indah Adi Putri, dosen ilmu politik Unand; dan Yose Hendra, Pemred Langgam.id.
Presiden Mahasiswa BEM KM Unand, Firdaus, menyampaikan bahwa pihaknya menggelar acara bedah gagasan calon kepala daerah agar Mahasiswa bisa menyampaikan keresahan dan mengetahui visi misi calon kepala daerah.
