DENPASAR,RELASIPUBLIK.COM-Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Bali, I Gusti Ngurah Arya Wedakarna (AWK) mengatakan masalah unggahan video yang viral di media sosial tentang sex bebas, planet dewa, Hare Kreshna, video lama tahun 2017-2018 dalam sebuah acara resmi yang telah dipotong, dan ini menjadi cikal bakal permasalahan.
Hal tersebut disampaikan saat menggelar konfrensi pers di Gedung DPD RI Jalan Cok Agung Tresna Denpasar, Jumat (30/10/2020).
Ia (juga) menduga pemotongan video dilakukan oleh oknum yang merupakan mantan kompetitor di pemilu. AWK juga menegaskan pihak yang melakukan provokasi akan dilaporkan ke pihak berwajib.
“Video yang menyatakan boleh melakukan sex bebas asal pakai kondom tersebut adalah acara sosialisasi kepada siswa. Karena berdasarkan data dari Kementrian PPA tahun 2018 data pernikahan anak usia dini tergolong tinggi dan sosialisasi ini juga untuk pencegahan Hiv/Aids. Namun video tersebut telah diedit oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya menjelaskan penggalan video yang dimaksud.
Masih kata pria yang akrab disapa AWK itu, bahwa terkait tudingan dirinya pengikut aliran Hare Kresna, dirinya mengatakan kehadirannya hanya sebatas memenuhi undangan. Sementara terkait statemen betara lokal, ia mengaku sudah ada komunikasi dengan MDA Nusa Penida dan sudah diklarifikasi. Ia akan melaporkan oknum yang memotong video tersebut dalam waktu dekat.
“Dalam waktu dekat saya akan laporkan orang yang memotong video tersebut,” ujarnya berjanji.
“Saya hanya ingin ada guyub di Bali. Kritik apa saja boleh. Saya ingin guyub. Guyub itu tentram damai. Masalah apa pun jangan main kekerasan, ” jelasnya kepada awak media.
Panglingsir Puri Pemecutan ini juga mengungkapkan dirinya tidak ada kepentingan pribadi terhadap kasus ini. “Saya tidak ada kepentingan pribadi, kepentingan saya untuk guyub Bali saja,” beber nya.
Selain itu, Cokorda Pemecutan juga meminta kedua belah pihak untuk bisa menahan diri, karena keduanya adalah sahabatnya.
“Ngurah Artha juga rem sedikit, keduanya sahabat saya. Bukan pertemuan yang penting, tapi hati nurani yang tulus, betul-betul ingin menjaga Bali,” pintanya.
Dirinya juga menilai gubernur seharusnya turun tangan jangan sampai ada keributan. Gubernur harus melindungi rakyat Bali tanpa memandang partai.
“Ini ujungnya akan bermuara kepada pemilihan gubernur yang akan datang,” sebutnya.
Ditegaskan AWK, bahwa sebagai pejabat publik dirinya dilindungi Undang-Undang. Saat terjadi pemukulan dirinya sedang bertugas di kantor DPD RI.
“Kita buka saja opsi-opsi damai. Tadi saya sudah minta nasehat Ida Cokorda, tapi proses hukum tetap jalan. Saya apresiasi Polda Bali proses hukum sudah jalan. Nanti saya serahkan ke penglingsir saja. Kata kuncinya Bali itu guyub,” tegasnya.
Anggota Komite I DPD RI yang membawahi bidang hukum dan pemerintahan itu memastikan, dirinya tetap berencana melaporkan kasus pemotongan videonya karena dinilai melanggar UU ITE. ** (team red/rls).
