PADANG, RELASIPUBLIK —-Belum lama ini Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Afrizal mengatakan.Pemerintah provinsi melalui Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait untuk segera mengoptimalkan pengelolaan aset daerah,kalau tidak akan menjadi persoalan yang berlarut – larut.
Dia mengatakan , masalah Lahan dan bangunan milik pemerintah provinsi harus terdata seluruhnya, baik yang digunakan sendiri ataupun dalam pengelolaan pihak lain.
Hal itu di katakan Afrizal saat rapat evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumbar tahun 2019 dan rencana kerja tahun 2020 antara Komisi III dengan mitra kerja dari OPD Pemprov Sumbar baru – baru ini.
“Seluruh aset daerah tersebut harus segera dituntaskan. Termasuk juga mengenai lahan untuk lembaga pendidikan SMA dan SMK yang sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi,sertifikat lahan tersebut sudah harus tuntas, termasuk sertifikat lahan SMA dan SMK. Kita tidak ingin aset daerah ini tidak ada kejelasannya”katanya
.
Leibih lanjur ia katakan, jika tidak dituntaskan secepat mungkin, persoalan aset terutama yang berkaitan dengan lahan akan terus menjadi masalah di kemudian hari. Lahan milik pemerintah provinsi yang saat ini sedang dalam pengelolaan pihak lain juga harus jelas perjanjian pinjam pakai atau sewa pemanfaatannya.
“Lahan yang dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa perjanjian yang jelas harus dipertegas apakah disewa atau dipinjam pakai. Instansi terkait harus menindaklanjuti,” tambahnya.
Sesuai kewenangan pengawasan yang dimiliki DPRD. Selaku Ketua Komisi III Afrizal berharap, seluruh masukan dan saran yang diberikan DPRD kepada OPD mitra kerja agar ditindaklanjuti.
“Ini sebagai bentuk evaluasi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah yang diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi,” ujarnya.
Rapat tersebut antara lain dihadiri oleh sekretaris komisi Ismunandi Sofyan serta beberapa orang anggota komisi III. Antara lain hadir Hidayat, Rinaldi, Dody Delvi dan Irwan Afriandi. Dari pihak eksekutif dihadiri oleh Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Zaenuddin serta beberapa pejabat dari Biro Aset, dan sebagainya. (DEWI))
