SOLOK, RELASIPUBLIK – Dalam rangka pencanangan pembagunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi ( WBK ) wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM ) dilikungan Pusat Stasistik Se Sumatera Barat
Bupati Solok Gusmal Video Coference Bersama Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Forkopimda Propinsi Sumbar, Kepala BPS Sumbar Ir. Pitono Kapolres Solok Diwakili Kabagren Kompol Erizal Buchari, Kaban Barenlitbang Erizal, Kepala KPPN SolokKemenag Solok, Dinas Dikducapil. bertempat Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok. Rabu ( 17/6 )
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno memberikan arahan mengucapakan Apresiasi pada BPS se- Sumatera Barat yang melaksanakan pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Badan Pusat Statistik di Sumatera Barat.
Gubenur berharapkan pelaksanaanya berjalan lancar dan bertahap dalam menuju wilayah bebas korupsi. Mudah2an kedepan BPS se- Sumatera Barat semakin baik.
Sementara itu, Bupati Solok Mengucapkan selamat kepada BPS Kabupaten Solok atas Pencanangan zona Wilayah bebas Korupsi dan wilayah birokrasi bersih Serta melayani dan dilaksanakan, diterapkan oleh seluruh aparatur BPS dengan sebaik-baiknya, khususnya di kabupaten .Solok.
” Orang yang bekerja di zona integritas, harus jujur dan melayani masyarakat. Bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Tidak boleh meyimpang dalam mengelola keuangan Negara.
Melayani, harus sesuai dengan peraturan yang telah ada dalam melaksanakan penerapan zona integritas. Banyak sekali aturan yang akan dikeluarkan. Secara structural aturan dikeluarkan dari pusat dan BPS Propinsi dan bias dikeluarkan BPS KAb. Solok dalam rangka penyederhanaan penjelasan pelayanan kepada masayakat.
Melakukan pendataan melalui sensus penduduk dengan mekanisme dan prosedur yang jelas artinya tertulis dan di umumkan kepada masyrakat sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita menjalankan peraturan dan melayani masyarakat sebaik-baiknya. Kalau ini dilakukan, barangkali wilayah bebas korupsi akan cepat terlaksana dan cepat bergerak,” tutur bupati
Zona integritas ini adalah gerakan awal dalam penerapan wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih melayani. BPS dalam melayani masyarakat harus menerapkan protokol kesehatan karna kita berada di zaman new normal. dalam rangka Penerapan zona integritas, BPS harus juga melaksanakan new normal dalam melayani masyarakat artinya semua pekerjaan harus sejalan.
Aparatur BPS harus bias memahami bagaimana karakter, prilaku masyarakat kita keseluruhan. Kita lihat contoh, sensus yg kemaren banyak yang berulang, sampai tambah waktu, meskipun sekarang sudah mecapai target 91 persen dalam sensus penduduk. Artinya kita harus sejalan dalam melaksanakan pendataan,” tutur Bupati
Selain itu, BPS sangat vital dalam penyediaan data untuk basis perencanaan pembangunan. Apabila data kita salah yang kita berikan pada statistic maka statistic akan mencatat salah, data dari dinas salah, data dari masyarakat salah maka BPS akan juga mencatat salah. Kalau data yang salah kita pergunakan, perencanaan juga akan salah.
Bupati sering mengatakan dan mengimbau antara Pemerintah daerah dan BPS harus sangat dekat, sangat inten sehingga semua data yang dikeluarkan BPS tepat waktu, tepat angka, tepat jumlah dan tidak berobah-robah.
Bupati Berharap pada BPS untuk melaksanakan zona integritas ini dengan sebaik²nya. Sehingga hasil yang dikeluarkan, apakah itu hasil sensus penduduk, apakah itu sensus ekonomi, pengangguran, tingkat kemiskinan tolong dilakukan dengan sebaik²nya sehingga benar² berada di zona integritas dan memberikan pelayanan sebaik²nya kepada masyarakat,” tutup Bupati
Sedangkan Kepala BPS Kabupaten Solok mengucapkan Terima kasih pada Bupati Solok yang telah menghadiri pencanangan zona integritas dan ini merupakan suatu kehormatan bagi kami.
“Indikator statistik di kabupaten Solok menunjukkan trend yang positif. Baik itu angka kemiskinan, angka pertumbuhan ekonomi maupun angka pengangguran. Ketiga angka ini menunjukan angka yang positif. Angka pertumbuhan ekonomi tahun 2019 di kab Solok 5,07 persen sedangkan angka pertumbuhan ekonomi Sumbar 5,05 persen. Angka pertumbuhan ekonomi kab Solok masih di atas angka pertumbuhan ekonomi propinsi sumatera barat.
” Angka pertumbuhan ekonomi Kab. Solok tahun 2019 masih bisa bertahan di atas 5 persen. Sedangkan 12 kab yang ada di propinsi sumatera barat, yang bisa bertahan di atas 5 persen hanya ada 3 kabupaten. Yaitu kabupaten Solok, tanah datar dan lima puluh kota. Selebihnya kabupaten lain dibawah lima persen. Ini menunjukan pertumhuhan ekonomi kabupaten Solok masih stabil. Termasuk juga angka kemiskinan di kabupaten Solok tahun 2019 7,98 persen.
Untuk itu, Pertumbuhan ekonomi masih stabil tidak terdampak secara signifikan terhadap angka kemiskinan. Kalau ekonominya dibawah 5 persen ini pasti terdampak terhadap angka kemiskinan,” ujar Kepala BPS Kabupaten Solok. (yon)
