Bupati Hendrajoni, Percepat Layanan Pendidikan Korban Wamena

PAINAN, RELASIPUBLIK – Bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat Hendrajoni, instruksikan, jajaran dinas pendidikan dan kebudayaan agar mempercepat pelayanan pendidikan bagi anak-anak perantau asal daerah setempat yang menjadi korban kerusuhan di Wamena, Papua.

“Yang penting anak-anak sekolah dan belajar dulu, mengenai rapor dan dokumen lainnya bisa menyusul,” sebutnya.

Perintah Bupati Hendrajoni, tersebut disampaikan kembali oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Pesisir Selatan, Muskamal, saat memimpin rapat koodinasi penanganan warga asal Pesisir Selatan korban kerusuhan Wamena, Selasa (8/10).

“Dari catatan kami sekitar 291 perantau asal Pesisir Selatan telah sampai di kampung halaman, khusus bagi anak-anak mereka kami berupaya agar bisa secepatnya mengakses bangku sekolah,” kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pesisir Selatan, Muskamal di Painan.

Ia menambahkan bila perlu mulai Rabu (8/10) anak-anak para perantau sudah bisa datang ke sekolah terdekat, baik ke SD sederajat, SMP sederajat dan SMA sederajat untuk memulai proses belajar mengajar.

Dikatakan, bagi anak-anak yang tidak memiliki seragam sekolah dan perlengkapan sekolah lainnya, pihaknya menyediakan pakaian secara gratis.

“Bagi anak-anak yang tidak memiliki seragam dan perlengkapan sekolah untuk sementara juga bisa memulai proses belajarnya dan hal itu kami telorir, setelah itu akan diberi pakaian secara cuma cuma,” sebutnya.

Begitu juga bagi para perantau yang dokumen kependudukannya hilang pada insiden tersebut, pihaknya juga siap untuk membuatnya kembali.

“Untuk memudahkan prosesnya bisa dengan menyerahkan foto copi KTP atau KK, kalaupun tidak ada cukup beritahu nama lengkap dan alamat selama di Wamena dan kami akan memprosesnya,” katanya lagi.

Berdasarkan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, saat ini sudah ada 31 orang yang terdata membutuhkan KTP dan KK. Ke-31 orang tersebut kini sedang diproses Disduk Capil.

Selain itu pihaknya juga siap membantu jika diantara perantau ada yang membutuhkan layanan kesehatan namun kartu BPJS Kesehatan miliknya rusak.

“Yang penting berobat dulu, pemindahan layanan faskes kesehatan akan kami bantu pengurusannya,” katanya lagi.

Sementara bagi para perantau yang tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan namun membutuhkan layanan kesehatan tetap harus berobat dan biayanya akan dibantu oleh rumah sakit daerah dan Baznas setempat.

Ia mengungkapkan langkah-langkah tersebut ditempuh berdasarkan hasil rapat koordinasi antara pihaknya dan instansi terkait pada Selasa siang.

Ditambahkan guna memudahkan koordinasi Pemkab Pessel mendirikan pos terpadu penanganan korban kerusuhan Wamena.***