Padang – DPRD Kota Padang menilai, hasil evaluasi PSBB tahap satu ternyata masih banyak masyarakat yang belum mentaati aturan.
“Tentu tidak ada, komitmennya masyarakat disebabkan ada sesuatu hal yang tidak dilakukan pemerintah kota,” ungkap Anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Zakaria Latief, Kamis (7/5/2020).
Menurut Zulhardi, saat ini masyarakat didesak memenuhi kebutuhan harian. Artinya, sepanjang bantuan jaringan pengaman sosial (JPS) Covid-19 itu belum dicairkan, masyarakat akan tetap mencari nafkah ke luar rumah.
“Sementara Pemko Padang selalu bicara soal PSBB, tapi masyarakat bicara kebutuhan hariannya. Sepanjang bantuan pemerintah itu belum diberikan ke masyarakat, maka masyarakat akan tetap mencari nafkah di luar,” katanya.
Dikatakan Zulhardi, jika pemerintah ingin pelaksanaan PSBB sukses, tentu bantuan Rp 600 ribu per bulan harus segera dicairkan dan disalurkan ke masyarakat.
“Jika hitungannya 2 bulan, berarti Rp1.200.000,-, ini harus dicairkan ke masyarakat. Supaya masyarakat akan tenang di rumah dan bisa mencukupi kebutuhan harian mereka,” katanya.
Ia mencontohkan, di Pasar Belimbing. Ia mengatakan, aktivitas di Pasar Belimbing terus ramai setiap harinya, apalagi menjelang berbuka puasa.
“Sepanjang dana bantuan itu tidak dicairkan, maka masyarakat akan tetap keluar rumah. PSBB baru akan jalan, jika bantuan dicairkan ke masyarakat,” tegasnya.
Sementara Anggota DPRD Kota Padang Nila Kartika berharap hal yang sama. Jika PSBB ingin berjalan maksimal, maka pemko agar segera cairkan bantuan.
“Karena, masyarakat butuh makan maka itu harus keluar rumah, ” tegasnya.
