JAKARTA, RELASIPUBLIK —Pembentukan citra politik oleh media massa terbentuk melalui proses politik, sosialisasi yang berkelanjutan, komunikasi politik yang secara langsung maupun tidak langsung. Namun hadirnya media massa sebagai alat komunikasi politik tidak jarang hanya dijadikan alat untuk mencapai tujuan politik tertentu, misalnya mendapatkan kekuasaan di pemerintahan.
Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Yuliandre Darwis mengatakan hubungan antara media dan politik adalah hubungan yang saling membutuhkan. Para pelaku politik membutuhkan media untuk mempublikasikan kebaikan partai politiknya atau bahkan menggunakannya sebagai tempat mengkampanyekan partai politiknya.
“Memang tidak banyak media yang mampu menjaga keseimbangan antara idealisme, bisnis dan politik. Tapi saya menaruh keyakinan, realitasnya masih banyak wartawan-wartawan yang mengedepankan hati nurani. Batinnya meronta saat melakukan hal yang bertentangan dengan prinsip jurnalistik,” tutur Yuliandre saat menjadi pembicara dalam Sekolah Kebangsaan HOS Tjokroaminoto di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/2).
Andre sapaan akrabnya menuturkan media massa, baik cetak maupun elektronik, merupakan media informasi bagi masyarakat yang berguna sebagai sarana pemberi informasi kepada masyarakat Saat ini bukan hanya dimanfaatkan sebagai media untuk menyampaikan informasi terkini tentang kejadian yang terjadi di masyarakat, namun juga digunakan sebagai sarana komunikasi politik.
Kegiatan yang di hadiri oleh perwakilan mahasiswa se-Indoensia itu, para pelaku politik menggunakan media sebagai sarana untuk menyampaikan visi misi dari suatu partai politik atau para calon pemimpin yang sedang berkampanye. “Banjir di daerah, misalnya, tentu tidak disebabkan oleh situasi politik, karena banjir adalah peristiwa alam,” ucapnya.
Andre menilai suatu gejala sosial terkait dengan kepentingan politik, maka isu tersebut akan segera dikait-kaitkan sedemikian rupa sebagai isu politik. Namun, peristiwa alam itu bisa dijadikan momen politik melalui berbagai kegiatan untuk menjaring simpati publik. “Secara struktural, dalam kehidupan bernegara, gejala sosial didominasi oleh politik. Namun tidak semua gejala sosial sejak awal dapat dianggap sebagai bagian dari politik,” pungkas Andre. (Rel)
