PAINAN, RELASI PUBLIK – Program bedah rumah tidak layak huni (RTLH) dan perbaikan infrastruktur jalan masih menjadi kebutuhan mendesak masyarakat di Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan.
Aspirasi tersebut disampaikan langsung warga kepada anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Syafriyon, saat melaksanakan reses masa sidang II Tahun 2026 beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan itu, warga menekankan pentingnya program bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu yang hingga kini masih menempati rumah dalam kondisi tidak layak huni. Selain itu, perbaikan jalan usaha tani dinilai sangat mendesak untuk menunjang aktivitas pertanian warga.
“Kalau bisa, Pak Dewan, kami dibantu program bedah rumah tidak layak huni, meteran listrik, dan WC,” ujar Suci (30), salah seorang warga.
Hal senada disampaikan Ujang (55). Ia berharap adanya perhatian terhadap kondisi rumah warga serta akses jalan pertanian yang digunakan untuk mengangkut hasil panen.
“Kami juga berharap perbaikan jalan usaha tani, supaya hasil pertanian bisa dibawa dengan baik,” katanya.
Tokoh adat setempat, Jatijis Datuak Gamuyiang Satu, turut menyampaikan perlunya peningkatan akses jalan tembus Labuah–Lansano.
Menurutnya, ruas tersebut merupakan satu-satunya akses publik yang padat digunakan masyarakat, baik untuk kegiatan pendidikan maupun pelayanan kesehatan.
“Mudah-mudahan tahun depan jalan tersebut bisa diperbaiki,” ujarnya.
Menanggapi berbagai usulan itu, Syafriyon menyatakan seluruh aspirasi masyarakat telah dicatat dan akan diperjuangkan dalam pembahasan di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
“Apapun yang menjadi kebutuhan masyarakat akan kami catat dan sampaikan. Reses ini memang agenda untuk menjaring aspirasi,” tuturnya.
Namun, ia menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap program kerja dewan, termasuk alokasi dana pokok pikiran (pokir) anggota DPRD.
Menurutnya, anggaran pokir yang sebelumnya berkisar Rp1 miliar per anggota kini berkurang menjadi sekitar Rp300 juta. Kondisi tersebut berdampak pada sejumlah program pembangunan yang harus ditunda.
“Beberapa kegiatan yang seharusnya bisa dikerjakan tahun ini kemungkinan harus dipending ke tahun berikutnya,” jelasnya.
Meski demikian, Syafriyon menegaskan
komitmennya untuk tetap mencari solusi terbaik bagi kebutuhan masyarakat.
“Kami tidak akan lelah memperjuangkan aspirasi ini. Namun, kami juga berharap masyarakat bisa bersabar, karena keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri,” pungkasnya.
Adapun usulan warga dalam reses tersebut meliputi perbaikan rumah tidak layak huni, pengadaan meteran listrik dan tiang listrik, pembangunan MCK, perbaikan jalan Labuah–Lansano, serta peningkatan jalan usaha tani Tabek. (Ferdi)
