PADANG, RELASIPUBLIK – Imbal jasa lingkungan Upper Kampar Watershed akan difasilitasi World Wide Fund (WWF) for Nature Central Sumatera. WWF merupakan organisasi non pemerintah yang menangani tentang konservasi / penelitian dan restorasi lingkungan. Bagaimana memulihkan kembali keseimbangan ekosistem di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kampar yang merupakan satu dari 13 DAS Kritis Prioritas Nasional demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam.
Hal ini diungkap Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit setelah menerima audiensi kunjungan Tim WWF dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi di rumah dinas Raden Saleh, Kamis,(4/7/2019)
Lebih lanjut Wagub Sumbar katakan, tim WWF, beberapa tahun ini sudah menginiasiasi Program Imbal Jasa Lingkungan terkait dengan pemulihan DAS Batang Kampar.
“Seperti diketahui bahwa DAS Batang Kampar hulunya berada di Provinsi Sumbar dan Hilirnya di Pekanbaru. Beberapa tahun ini frekwensi banjir besar terjadi di daerah pangkalan Kab.50 Kota hingga ke Riau semakin sering. Dari hasil pantau tim ini menunjukkan bahwa kerusakan DAS batang kampar sudah cukup kritis, dan perlu segera dibenahi kembali”, ungkap Nasrul Abit.
Wagub Nasrul Abit juga sampaikan untuk tindak lanjut ini kita akan lakukan rapat khusus dengan daerah yang berpengaruh terhadap Batang Kampar ini.
“Tindak lanjut dari pertemuan ini, kita akan lakukan rapat koordinasi bersama Tim WWF dengan Pemerintah Pasaman, Limapuluh kota, bagaimana pelaksanaan merumuskan program pembenahan kembali DAS untuk mengembalikan kondisi tutupan hutan di Hulu agar mengurangi dampak banjir juga agar supply listrik dari PLTA Koto Panjang bisa maksimal. Kita akan pikirkan juga adanya kegiatan yang dapat mensejahteraan masyarakat”, tambah Nasrul Abit.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat katakan, WWF wilayah kerja Sumatera yang berkedudukan di Pekanbaru melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur dalam hal berkaitan kegiatan dalam upaya perbaikan DAS Batang Kampar.
“Saat ini WWf sudah mengkaji dan berkoodinasi dengan berbagai pihak pengguna jasa air mengenai Willingness to pay (kemauan untuk membayar). Apabila DAS ini dijaga dan dipulihkan dengan program yang jelas dan akurat”, ujarnya.
Siti Aisyah juga menambahkan, dengan kompensasi imbal jasa ini maka akan ada sumber dana lain utk pemulihan lingkungan dan pengembangan teknologi dan ekonomi masyarakat di DAS Batang Kampar.
” Untuk itu direncanakan tanggal 23 Juli 2019, akan dilakukan rapat koordinasi OPD terkait Prov Sumbar dengan kab.50 kota dan Pasaman yang akan dipimpin langsung pak Wakil gubernur. Dan rapat ini diharapkan dapat merumuskan program tersebut secara baik”, ujar icha.
Ratna Dewi dari WWF mengatakan sangat mengapresiasi respon baik Pemprov Sumbar.
“Terimakasih atas antusiasme Pak Wagub Sumbar yang bersedia mengawal Inisiasi program PES (Payment For Environmental Services) ini. Memulihkan DAS Kampar butuh upaya bersama, gotong royong antara dua provinsi Sumbar dan Riau, private sector dan masyarakat. Kalau bersama, tak ada yg tak bisa, apalagi untuk bangsa”, pungkas Ratna. (**)
