PADANG, RELASI PUBLIK – Pemerintah Kota Padang melalui Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah (BPKAD), menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) Modul Penatausahaan, dan Modul Akuntansi dan Pelaporan.
Bimtek yang berlangsung selama 9-10 September 2024 di Kawana Hotel ini dibuka secara resmi oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Padang diwakili Asisten Administrasi Umum Corri Saidan, Senin (9/9/2024).
Corri Saidan mengatakan, Bimtek ini penting dilakukan sebagai tindak lanjut dari Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) No. 5629 Tanggal 30 Agustus 2024 tentang Percepatan Penggunaan Modul Penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan pada aplikasi SIPD RI di Pemerintah Daerah.
“Berdasarkan laporan Kemendagri per Agustus 2024, terdapat 179 Pemerintah Daerah (Pemda) yang belum menggunakan modul penatausahaan dan akuntansi secara keseluruhan pada aplikasi SIPD RI, termasuk Kota Padang. Sementara mengacu Surat KPK RI, salah satu target pelaksanaan aksi pencegahan korupsi adalah penggunaan seluruh modul SIPD RI mencapai 100 persen di akhir 2024 ini,” terang Asisten Administrasi Setda Kota Padang ini.
Pemerintah Kota Padang sebut Corri, menargetkan seluruh OPD dapat mengimplementasikan semua modul penganggaran, penatausahaan dan modul akuntansi pada akhir 2024 ini.
“Kami berharap kepada narasumber untuk mengevaluasi kendala-kendala yang dihadapi SKPD dalam mengimplementasikan semua modul di SIPD. Sehingga semua modul dapat dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Padang Raju Minropa menyebutkan bahwa Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis bendahara dan penyusun laporan keuangan daerah dalam menyajikan laporan pada aplikasi SIPD RI.
“Kegiatan ini juga menjadi wahana konsultasi dan koordinasi dalam membahas berbagai persoalan dan kendala dalam implementasi modul penatausahaan dan modul akuntansi SIPD RI,” ucapnya.
“Kegiatan ini diikuti sebanyak 160 orang peserta yang terdiri dari penyusun laporan keuangan SKPD, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, serta bendahara pengeluaran pembantu dan pengelolaan keuangan pada BPKAD,” tambah Raju Minropa.
