PADANG PARIAMAN, RELASI PUBLIK— Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus menunjukkan keseriusannya dalam meningkatkan kualitas layanan terhadap masyarakat, salah satunya melalui pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Terbaru, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah meresmikan BLUD Rumah Sakit Paru Sumbar, di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, Kamis (3/08/2023).
Mahyeldi mengatakan, pembentukan BLUD ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas
pengelolaan keuangan kepada rumah sakit daerah dalam memenuhi kebutuhannya. Selain itu, ia juga menilai terobosan itu diperlukan untuk peningkatan kualitas layanan.
“Setelah ini, kita berharap BLUD bisa bekerjasama dengan banyak pihak untuk percepatan pengembangan, baik dari segi skala maupun spesialisasi,” harap Mahyeldi.
Mahyeldi mengaku, saat ini RS Paru tengah menjajaki kerja sama dengan RSUP M. Djamil Padang. ia berharap, kedua belah pihak segera mendapatkan kesepakatan, agar manfaatnya bisa dinikmati masyarakat dalam waktu dekat.
“Alhamdulillah, RSUP M. Djamil Padang telah membuka diri untuk bekerjasama, diharapkan itu bisa segera terealisasi,” harap Gubernur Mahyeldi.
Senada dengan itu, Direktur RS Paru Sumbar, Ardoni menerangkan penetapan BLUD RS. Paru itu berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 500-366-2023 tanggal 17 Mei 2023.
Ia menuturkan, banyak persiapan yang telah dilakukannya menjelang penetapan tersebut, mulai dari penyiapan dokumen substansif sampai kebutuhan administratif lainnya. Meskipun demikian, ia mengaku cukup nyaman karena didukung penuh pimpinan.
“Ini tentu tidak mudah, tapi kami cukup nyaman karena mendapat dukungan penuh dari Gubernur Mahyeldi,” ucap Ardoni.
Diungkapkannya, saat ini RS Paru Sumbar telah menjadi leading sektor untuk penanganan kasus TB Paru di Sumbar. Itu terlihat dari lebih dari 2000 kasus suspek TB Paru ditanganinya dalam setiap tahun, dengan asal pasien beragam, ada warga Sumbar tapi tidak sedikit juga yang berasal dari luar Sumbar.
“Pasien yang kita tangani, tidak hanya lokal tapi juga ada dari luar Sumbar, sehingga pengembangan sudah menjadi sebuah kebutuhan,” ucapnya.
Ia berharap, terobosan pembentukan BLUD ini dapat meningkatkan mutu layanan sehingga mampu mendukung upaya Pemprov Sumbar untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima. (adpsb)
