PADANG,RELASIPUBLIK–Dua hari menjelang pergantian tahun, APBD Pemprov Sumatera Barat (Sumbar) 2024 tercatat masih menyisakan anggaran fantastis sebesar Rp 890 M. Angka ini mengundang kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk HM Nurnas, mantan anggota DPRD Provinsi Sumbar tiga periode, ternyata OPD di Pemprov Sumbar hanya pandai menganggarkan, tidak pandai mempergunakan.
Berdasarkan data yang dirilis pada Senin (30/12/2024), pukul 14.00 WIB, melalui situs resmi dashboard Pemprov Sumbar, APBD tahun 2024 mencapai Rp 7 triliun. Namun, realisasi anggaran baru mencapai Rp 6,1 triliun atau sekitar 87,31%.
Menanggapi rendahnya realisasi ini, Nurnas mengungkapkan bahwa serapan anggaran tahun ini menjadi yang terburuk sepanjang sejarah. Ia menilai, kelemahan dalam pengelolaan anggaran merupakan cerminan buruknya tata kelola pemerintah.
“Realisasi pemprov hanya 87,31%. Ini menjadi rekor terburuk dalam sejarah APBD Sumbar. Padahal, sebelumnya, gubernur sebelumnya menargetkan minimal serapan 90%,” ujar Nurnas saat diwawancarai di salah satu kedai kopi di Padang, Senin (30/12/2024).
Lebih lanjut, Nurnas memaparkan bahwa dari 52 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada, hanya 26 OPD yang berhasil mencapai serapan di atas 90%. “Di masa lalu, gubernur selalu menekankan penggunaan anggaran yang optimal. Kini, setengah OPD justru gagal memenuhi target tersebut,” tegasnya.
Namun demikian, Nurnas memberikan apresiasi terhadap realisasi pendapatan daerah. Dari target Rp 6,85 triliun, Pemprov berhasil mencapai Rp 6,28 triliun atau sekitar 91,61%.
Salah satu penyebab utama rendahnya serapan anggaran adalah banyaknya proyek yang belum terlaksana. Berdasarkan data e-purchasing, dari 1.459 paket dengan total anggaran Rp 989 miliar, sebanyak 207 paket belum diproses. Selain itu, terdapat 2.324 paket non-tendering dengan nilai Rp 308 miliar, namun hanya 462 paket yang rampung dikerjakan.
“Ini menunjukkan kelemahan besar di tingkat OPD. Banyak kegiatan yang belum terlaksana, padahal ini menyangkut SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal,” jelas Nurnas.
Kritik keras juga diarahkan kepada Gubernur Mahyeldi, karena dimasa jabatannya serapan APBD Sumbar rendah.
“Dipenghujung kepemimpinan Gubernur Mahyeldi, kita melihat kinerja keuangan yang buruk. Jika serapan APBD rendah, dampaknya langsung terasa pada perekonomian masyarakat,” ujar Nurnas.
Mengakhiri kritiknya, Nurnas berharap agar permasalahan serapan anggaran ini segera dievaluasi secara menyeluruh.
“Jika ini dibiarkan, Sumbar akan terus babak belur. APBD yang seharusnya menjadi stimulus ekonomi justru menjadi beban. Pemprov harus melakukan evaluasi besar-besaran agar masalah ini tidak terulang,” tutupnya. (***)
