Oleh: Hakim ashifa qolbi
NIM : 2410833009
Padang, 2 Oktober 2026 – Pembahasan mengenai parliamentary threshold sebesar 5 persen menjadi salah satu isu yang muncul dalam proses pembahasan perubahan Undang-Undang Pemilu pada 2026. Parliamentary threshold merupakan batas minimal perolehan suara yang harus diperoleh partai politik agar dapat memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Persoalan mengenai batas tersebut menjadi penting karena berkaitan langsung dengan hasil pemilu dan keterwakilan politik masyarakat. Ketika batas suara dinaikkan, tidak semua partai yang memperoleh suara dalam pemilu dapat masuk ke parlemen. Sebaliknya, batas yang lebih rendah dapat memberikan peluang keterwakilan kepada lebih banyak partai. Oleh karena itu, pembahasan mengenai angka 5 persen tidak hanya berkaitan dengan kepentingan partai politik, tetapi juga berhubungan dengan bentuk sistem perwakilan yang akan diterapkan dalam pemilu berikutnya.
Wacana mengenai ambang batas 5 persen muncul dalam komunikasi politik sejumlah partai. Pada September 2026, Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan kesamaan pandangan mengenai usulan ambang batas sekitar 5 persen. Pembahasan tersebut kemudian mendapat dukungan dari Partai Gerindra. Kesamaan pandangan tersebut dapat dilihat sebagai bagian dari proses pencarian titik temu antarkekuatan politik. Meskipun demikian, kesepahaman beberapa partai tidak berarti bahwa angka tersebut telah ditetapkan menjadi aturan baru. Pembahasan masih harus melalui proses politik dan legislasi yang berlaku.
Dengan kondisi tersebut, kasus ini lebih tepat dipahami sebagai proses menuju konsensus daripada konsensus yang sudah menghasilkan keputusan final.
Kemunculan usulan tersebut tidak dapat dilepaskan dari perubahan sistem pemilu yang terus berkembang. Pada Pemilu 2024, ambang batas parlemen berada pada angka 4 persen. Ketentuan tersebut kemudian menjadi perhatian setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa aturan tersebut tetap digunakan untuk Pemilu 2024, tetapi perlu dilakukan perubahan untuk Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya.
Putusan tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam pembahasan mengenai desain ambang batas parlemen ke depan. Karena itu, partai politik dan pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan kembali angka yang akan digunakan dengan memperhatikan kondisi sistem kepartaian dan keterwakilan suara masyarakat.
Perbedaan pandangan mengenai besaran ambang batas merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Setiap partai memiliki kepentingan politik dan basis dukungan yang berbeda. Partai yang memiliki suara besar dapat memiliki pertimbangan yang berbeda dengan partai yang memperoleh suara lebih kecil. Di sisi lain, pembentuk kebijakan juga perlu memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai pemilih. Keputusan mengenai ambang batas akan menentukan apakah suara yang diberikan kepada suatu partai dapat diterjemahkan menjadi kursi di DPR. Karena itu, persoalan tersebut tidak seharusnya hanya dilihat dari kepentingan partai, tetapi juga dari pengaruhnya terhadap representasi rakyat.
Dukungan sejumlah partai terhadap angka 5 persen menunjukkan adanya ruang untuk membangun kesepahaman. Dalam proses politik, kesepakatan tidak selalu muncul karena seluruh pihak memiliki pandangan yang sama sejak awal. Kesepakatan dapat terbentuk setelah dilakukan komunikasi, pertukaran pendapat, dan pembahasan mengenai kepentingan masing-masing pihak. Dalam kasus ini, angka 5 persen menjadi salah satu pilihan yang dianggap dapat mempertemukan sejumlah pandangan partai politik. Ada pertimbangan untuk menciptakan sistem kepartaian yang tidak terlalu terfragmentasi, tetapi tetap memberikan ruang bagi partai yang memiliki dukungan masyarakat.
Konsep konsensus dalam kasus ini dapat dipahami sebagai proses mencari persamaan di tengah perbedaan kepentingan. Konsensus bukan berarti setiap pihak harus memperoleh seluruh keinginannya. Dalam politik, suatu kesepakatan dapat terbentuk setelah masing-masing pihak bersedia mempertimbangkan pandangan pihak lain. Oleh karena itu, pembicaraan mengenai parliamentary threshold dapat menjadi contoh bagaimana partai politik melakukan komunikasi untuk mencari formula yang dapat diterima bersama. Namun, proses tersebut tetap harus memperhatikan prosedur hukum sehingga kesepakatan politik tidak berhenti pada komunikasi antarpimpinan partai.
Pembahasan angka 5 persen juga berkaitan dengan upaya penyederhanaan sistem kepartaian. Banyaknya partai yang memperoleh kursi di parlemen dapat membuat proses pembentukan keputusan menjadi lebih kompleks karena terdapat lebih banyak kepentingan yang harus dipertemukan. Ambang batas tertentu dapat digunakan sebagai salah satu instrumen untuk mengurangi fragmentasi tersebut.
Namun, penyederhanaan sistem kepartaian juga memiliki konsekuensi terhadap keterwakilan politik. Apabila batas yang ditentukan terlalu tinggi, partai yang memperoleh suara cukup besar tetapi tidak mencapai ambang batas tetap tidak mendapatkan kursi di DPR. Kondisi ini menunjukkan bahwa penentuan angka ambang batas membutuhkan pertimbangan yang seimbang.
Dalam konteks kedaulatan rakyat, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk menentukan wakilnya. Setiap suara yang diberikan pemilih memiliki hubungan dengan proses pembentukan lembaga perwakilan. Ketika terdapat aturan yang menyebabkan suara partai tertentu tidak menghasilkan kursi, hal tersebut perlu dipertimbangkan secara serius dalam penyusunan sistem pemilu. Bukan berarti setiap partai harus mendapatkan kursi, tetapi aturan yang dibuat harus memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan serta tetap memperhatikan prinsip keterwakilan rakyat.
Kedaulatan rakyat juga menempatkan partai politik sebagai salah satu penghubung antara masyarakat dan negara. Partai tidak hanya bertugas mengikuti pemilu, tetapi juga membawa aspirasi masyarakat ke dalam proses pemerintahan. Oleh karena itu, ketika partai politik membicarakan perubahan ambang batas parlemen, mereka memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap pemilih. Kepentingan politik partai memang merupakan bagian dari demokrasi, tetapi kepentingan tersebut tidak seharusnya dipisahkan dari kepentingan masyarakat yang diwakili.
Selain persoalan keterwakilan, pembahasan parliamentary threshold juga berkaitan dengan efektivitas pemerintahan. Sistem kepartaian yang terdiri atas banyak kelompok politik dapat menyebabkan proses pengambilan keputusan membutuhkan lebih banyak negosiasi. Dalam sistem presidensial, hubungan antara pemerintah dan parlemen juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Karena itu, pembahasan mengenai ambang batas parlemen tidak hanya menyangkut siapa yang dapat memperoleh kursi, tetapi juga bagaimana komposisi parlemen dapat mendukung proses pemerintahan yang efektif tanpa menghilangkan keberagaman politik.
Dari sisi etika politik, proses pembahasan tersebut membutuhkan keterbukaan. Partai politik perlu menjelaskan alasan mereka mendukung angka tertentu. Masyarakat juga berhak mengetahui pertimbangan yang digunakan dalam menentukan aturan yang nantinya akan memengaruhi pemilu. Keterbukaan penting agar perubahan aturan pemilu tidak hanya dipandang sebagai hasil kesepakatan elite politik. Semakin besar pengaruh suatu aturan terhadap masyarakat, semakin penting pula alasan dan proses pembentukannya dapat diketahui secara jelas.
Akuntabilitas juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari konsensus politik. Setiap keputusan yang dibuat oleh lembaga negara dan aktor politik harus memiliki dasar yang jelas. Apabila angka 5 persen nantinya dipilih, perlu terdapat alasan yang dapat menjelaskan mengapa angka tersebut dianggap sesuai dengan kebutuhan sistem pemilu.
Penjelasan tersebut penting karena perubahan ambang batas dapat memberikan dampak berbeda kepada partai politik dan pemilih. Dengan adanya pertanggungjawaban yang jelas, keputusan politik dapat dinilai berdasarkan alasan dan dampaknya, bukan hanya berdasarkan siapa yang mendukungnya.
Proses menuju konsensus juga membutuhkan ruang bagi perbedaan pendapat. Dalam demokrasi, tidak semua partai harus langsung menyetujui satu pilihan. Perbedaan mengenai angka ambang batas justru merupakan bagian dari proses pembahasan. Informasi pada September 2026 menunjukkan bahwa angka yang dibicarakan tidak hanya 5 persen. Beberapa angka lain juga sempat muncul dalam komunikasi politik. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembahasan belum sepenuhnya tertutup dan masih memungkinkan terjadinya negosiasi sebelum keputusan resmi dibuat.
Keadaan tersebut memperlihatkan perbedaan antara konsensus awal dan keputusan final. Beberapa partai dapat memiliki kesamaan pandangan mengenai angka 5 persen, tetapi kesepakatan tersebut masih perlu dibawa ke dalam mekanisme pembentukan undang-undang.
Pernyataan mengenai dukungan partai terhadap suatu angka belum otomatis mengubah ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, masyarakat perlu membedakan antara kesepahaman politik, usulan kebijakan, dan aturan hukum yang sudah ditetapkan.
Dalam proses pembentukan konsensus, komunikasi menjadi salah satu unsur penting. Partai politik perlu membuka ruang pembicaraan agar perbedaan kepentingan dapat dipahami oleh pihak lain. Komunikasi juga dapat mencegah munculnya keputusan yang hanya menguntungkan satu kelompok. Dalam pembahasan parliamentary threshold, komunikasi antarpimpinan partai merupakan salah satu tahapan yang menunjukkan adanya usaha untuk mencari persamaan pandangan. Akan tetapi, komunikasi antarpihak politik tetap perlu dilanjutkan dengan pembahasan yang lebih luas dan melibatkan lembaga serta masyarakat yang berkepentingan.
Partisipasi masyarakat menjadi penting karena masyarakat merupakan pihak yang memberikan suara dalam pemilu. Perubahan ambang batas parlemen secara tidak langsung akan memengaruhi hubungan antara suara pemilih dan kursi yang diperoleh partai politik. Oleh karena itu, pembahasan RUU Pemilu perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pandangan. Partisipasi publik tidak hanya berfungsi sebagai formalitas, tetapi dapat menjadi sumber masukan untuk melihat dampak suatu kebijakan dari sudut pandang yang lebih luas.
Dari perspektif etika politik, pencarian konsensus seharusnya tidak dilakukan dengan mengabaikan kelompok yang memiliki kepentingan berbeda. Kesepakatan yang hanya dibentuk oleh kelompok yang memiliki kekuatan politik besar dapat menimbulkan pertanyaan mengenai keterwakilan dalam proses pengambilan keputusan. Karena itu, konsensus perlu dibangun melalui proses yang memberikan ruang kepada berbagai pihak. Dalam hal ini, konsensus bukan hanya persoalan jumlah partai yang menyetujui suatu angka, tetapi juga mengenai bagaimana proses menuju kesepakatan tersebut dilakukan.
Kasus ini juga menunjukkan bahwa demokrasi membutuhkan kompromi. Ketika terdapat banyak kepentingan yang berbeda, sulit bagi satu pihak untuk memperoleh seluruh keinginannya. Kompromi dapat menjadi jalan untuk menemukan pilihan yang dapat diterima oleh berbagai pihak. Namun, kompromi politik tetap memiliki batas, yaitu tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, hukum, dan prinsip kepentingan publik. Karena itu, kesepakatan mengenai parliamentary threshold perlu ditempatkan dalam kerangka hukum dan demokrasi.
Jika dikaitkan dengan teori kedaulatan rakyat, kewenangan untuk membuat aturan pemilu pada akhirnya harus diarahkan pada kepentingan masyarakat. DPR dan pemerintah memiliki kewenangan dalam pembentukan undang-undang, tetapi kewenangan tersebut bukan merupakan kekuasaan yang tidak terbatas. Setiap kebijakan harus memiliki dasar hukum dan mempertimbangkan kepentingan rakyat. Dalam persoalan ambang batas parlemen, kepentingan rakyat dapat dilihat dari kebutuhan terhadap pemerintahan yang efektif sekaligus sistem perwakilan yang mampu mencerminkan pilihan pemilih.
Perkembangan kasus sampai September 2026 menunjukkan bahwa angka 5 persen telah memperoleh dukungan dari beberapa partai, tetapi proses pembahasannya masih berjalan.
Pernyataan dari pihak Gerindra bahwa pertemuan antarketua umum partai masih berada pada tahap pertukaran gagasan menunjukkan bahwa belum terdapat keputusan akhir mengenai besaran parliamentary threshold. Hal ini penting karena sebuah kesepakatan politik tidak dapat langsung disamakan dengan ketentuan hukum yang telah berlaku.
Dengan melihat perkembangan tersebut, kasus parliamentary threshold 5 persen dapat digunakan sebagai gambaran mengenai proses pembentukan konsensus dalam politik Indonesia. Kesamaan pandangan yang muncul di antara beberapa partai menunjukkan adanya usaha mencari titik temu, sementara masih terbukanya pembahasan memperlihatkan bahwa proses tersebut belum selesai. Konsensus dalam politik tidak hanya membutuhkan persamaan kepentingan, tetapi juga dialog, negosiasi, keterbukaan, dan kesediaan untuk mempertimbangkan kepentingan masyarakat.
Pada akhirnya, pembahasan ambang batas parlemen merupakan persoalan yang memiliki dampak terhadap sistem demokrasi secara luas. Angka 5 persen bukan hanya sebuah angka administratif, tetapi berkaitan dengan peluang partai memperoleh kursi dan bagaimana suara masyarakat diterjemahkan menjadi representasi politik. Oleh karena itu, setiap kesepakatan mengenai angka tersebut perlu dipertimbangkan secara matang dan melalui proses yang terbuka.
Kesepakatan antarpartai dapat menjadi bagian dari konsensus politik apabila prosesnya tetap berjalan sesuai aturan dan tidak mengabaikan kepentingan publik.
Kasus ini memberikan pelajaran bahwa konsensus politik bukan berarti menghilangkan perbedaan. Konsensus justru dapat terbentuk ketika pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda bersedia berdialog untuk menemukan titik temu. Dalam pembahasan parliamentary threshold, dukungan terhadap angka 5 persen menjadi salah satu bentuk kesamaan pandangan yang masih berada dalam proses pembahasan. Karena itu, perkembangan selanjutnya tetap perlu diperhatikan sampai terdapat keputusan resmi melalui mekanisme legislasi.
Dengan pendekatan tersebut, konsensus politik dapat dipahami bukan sekadar sebagai kesepakatan antarpartai, tetapi sebagai proses demokratis untuk menghasilkan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
