Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
BERITA UTAMAPOLITIKTERBARU

DPRD Barut Puji Kajari, Ingatkan Kades dan BPD: Jangan Asal Buat Perdes, Harus Taat Hukum!

12
×

DPRD Barut Puji Kajari, Ingatkan Kades dan BPD: Jangan Asal Buat Perdes, Harus Taat Hukum!

Sebarkan artikel ini
Anggota DPRD Barito Utara, Suhendra, SE., mengingatkan pemerintah desa agar penyusunan Peraturan Desa dilakukan sesuai ketentuan hukum dan melibatkan BPD.

MUARA TEWEH, RELASI  PUBLIK -VAnggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Suhendra, SE., memberikan dukungan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Barito Utara yang baru-baru ini menyampaikan materi tentang dasar hukum, kedudukan, serta tata- cara penyusunan Peraturan Desa (Perdes) dalam kegiatan Sosialisasi Penyusunan Peraturan Desa di Aula Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Muara Teweh.

Ia menilai, pemaparan pihak kejaksaan sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai aspek hukum dalam pembentukan produk hukum di tingkat desa.

“Pemaparan pihak kejaksaan sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada kepala desa dan BPD mengenai aspek hukum dalam pembentukan produk hukum di tingkat desa,” ujar Suhendra, Rabu (18/11/2026).

Politisi PKB ini menegaskan, Peraturan Desa merupakan landasan utama dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Karena itu, Perdes yang dibentuk harus memiliki dasar hukum yang jelas dan mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

“Untuk menjalankan pemerintahan, pemahaman terhadap ketentuan hukum sangat diperlukan agar pemerintah desa tidak keliru dalam menetapkan regulasi yang nantinya menjadi pedoman dalam menjalankan tugas-tugasnya di desa,” katanya.

Suhendra berharap setiap kepala desa beserta perangkat desa selalu bersinergi dengan BPD. Dalam penyusunan Perdes dibutuhkan perencanaan yang matang, komunikasi yang baik, serta mekanisme pembahasan yang benar.

Selain itu, penyusunan Perdes juga harus memperhatikan aspirasi masyarakat dan mempertimbangkan mana yang paling prioritas di tengah masyarakat.

“Dewan berharap kegiatan sosialisasi dan materi yang disampaikan kejaksaan dapat dipahami pemerintah desa. Penyusunan Perdes jangan semena-mena, jangan sampai melanggar aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. pungkasnya. ( ca)

error: Content is protected !!