PADANG, RELASI PUBLIK — Polemik kelangkaan dan lonjakan harga Susu UHT Langka yang terjadi di berbagai daerah kini memasuki tahap serius. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar anak-anak sebagai penerima manfaat utama.
Menyikapi situasi itu, Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Provinsi Sumatera Barat secara tegas menyerukan penghentian sementara penggunaan Susu UHT dalam menu MBG di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Seruan tersebut disampaikan Ketua GAPEMBI Sumatera Barat, Agung Adithia Lingga, S.H., M.Kn, sebagai respons atas kondisi pasar yang dinilai tidak wajar dan tidak sehat.
“Kami menyampaikan sikap yang jelas dan tegas. Untuk sementara waktu, SPPG kami imbau tidak menggunakan Susu UHT sebagai menu MBG,” ujar Agung di Padang, Rabu (28/1/2026).
Menurut Agung, kelangkaan dan lonjakan harga Susu UHT bukan persoalan biasa. Situasi tersebut dinilai telah mencederai semangat utama program MBG, yakni pemenuhan gizi anak secara adil dan berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa MBG merupakan program strategis nasional, bukan sekadar pengadaan makanan. Karena itu, ketika salah satu komponen menu menjadi objek spekulasi, anak-anak justru menjadi pihak yang paling dirugikan.
“Kalau ada pihak yang bermain di balik kelangkaan Susu UHT, berarti mereka mengambil keuntungan dari hak gizi anak-anak. Ini bukan sekadar urusan bisnis, tetapi persoalan moral dan kemanusiaan,” tegasnya.
GAPEMBI Sumbar juga mendorong substitusi menu berbasis pangan lokal. Agung menyebut sumber protein tidak hanya bergantung pada Susu UHT, melainkan dapat digantikan dengan telur, ikan, tahu, tempe, dan bahan pangan lokal bergizi lainnya.
“Ini bukan penurunan kualitas menu. Justru menjadi langkah memperkuat kemandirian pangan dan ekonomi lokal,” jelas Agung.
Selain itu, GAPEMBI secara terbuka mendesak aparat penegak hukum dan satuan tugas terkait untuk menyelidiki dugaan penimbunan dan permainan harga Susu UHT Langka.
“Jika benar ada penimbunan atau pengaturan pasokan, maka harus dibongkar. Negara tidak boleh kalah oleh spekulan,” ujarnya.
GAPEMBI Sumatera Barat berharap langkah ini menjadi peringatan keras bagi pelaku pasar, sekaligus dorongan bagi negara untuk melindungi kepentingan publik dan masa depan gizi anak-anak Indonesia. (***)
