PADANG — Jelang hari raya Idul Adha, Komisi Informasi Sumatera Barat (KI Sumbar) tetap memggelar sidang sengketa informasi publik (SIP).
Senin kemarin, sidang pemeriksaan awal lanjutan antara LBH Padang dengan Atasan PPID Utama Pemko Padang kembali digelar dengan Ketua Majelis Komisioner Nofal Wiska, dengan anggota Majelis Komisioner Arif Yumardi dan Adrian Tuswandi.
“Skor sidang dengan agenda pemeriksaan awal lanjutan saya cabut, pada termohon dari Atasan PPID Pemko Padang, kematlrin belum bisa duduk dikursi termohon mohon tunjukan surat kuasanya,” ujar Nofal Wiska, 26/6-2023 di ruang sidang KI Sumbar.
Pemko Padang menguasakan ke advokat untuk mewakili Atasan PPID Utama Pemko Padang, surat kuasa ditandayangni olrh Plt Sekda Alfian.
“Adanya surat ini, maka legal standing termohon terpenuhi dan LBH juga sudah menyerahkan akte notaris dan surat badan hukum. dikeluarkan Kemenkum HAM RI, pemohon da ln termohon memenuhi legal standing,” ujar Nofal.
Sedangkan kompetensi absolut KI Sumbar, Arif Yumardi mengatakan ini informasi publik karena nenyangkut penatakelolaan pasar yang kewenangan ada. di Pemko Padang.
Ada 14 informasi diminta LBH Padang,. menurut Adrian Tuswandi tidak ada yang harus dikecualikan oleh badan publik Pemko Padang.
“Pendapat saya semua informasi diminta LBH tentang pasar terbuka. justru diberikan dan dipublis berdampak penatakelolaan pasar lebih baik dan mudah diakses. publik,” ujar Adrian.
Kuasa Pemko Padang minta waktu satu minggu sebelum dilakukan mediasi dan LBH pun menyetujui digelar mediasi dengan mediator Tanti Endang Lestari, minggu depan.
“Sidang saya skor untuk memberikan ruang mediasi kepada para pihak pada minggu depan atau disesuaikan dengan waktu relas yang akan disampaikan panitera pengganti KI Sumbar,” ujar Nofal dilanjutkan ketok palu tanda sidang SIP diskor.(***)
