PADANG, RELASI PUBLIK – Salah satu program unggulan Wali Kota Padang di bidang angkutan masal adalah Trans Padang. Namun ironisnya, keberadaan Trans Padang tersebut belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Trans Padang itu memang bentuk layanan pemerintah ke masyarakat. Angkutan masal. Tetapi keberadaan Trans Padang itu belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkap anggota Pansus III DPRD Kota Padang, Faisal Nasir.
Faisal Nasir mengatakan, berdasarkan pengamatannya di lapangan, misalnya di By pass, yang naik Trans Padang itu hanya sekitar 30 persen.
Padahal, jelas Faisal Nasir, subsidi yang diberikan Pemerintah Kota melalui Dinas Perhubungan Kota Padang itu jumlahnya sangat besar.
“Yang naik ke Trans Padang itu tidak begitu (banyak, red). Sementara subsudi luar biasa besarnya, Rp 27 miliar. Kalau Rp 27 miliar itu diberikan ke masyarakat, kan luar biasa itu,” cakapnya.
Menurut Faisal Nasir penyebabnya adalah akses Trans Padang ke penghubung tidak terkoneksi. Sebab, jalur-jalur koridor Trans Padang tidak terhubung dengan kebutuhan masyarakat.
“Kini akses Trans Padang itu, akses Trans Padang ke penghubung itu kan tidak terkoneksi. Jalur-jalur Koridor Trans Padang yang ada saat ini tidak terhubung dengan kebutuhan masyarakat. Itu salah satu penyebab,” terang Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Kedua, kata Faisal Nasir, fasilitas halte. Halte yang ada belum memadai, karena kalau hari hujan masyarakat tidak bisa menunggu di halte.
“Yang kedua Trans Padang, tidak mau orang naik Trans Padang, karena tampat orang naik itu tidak ada disipkan pemerintah. Karena halte itu, janjang (tangga) saja. Kalau hari hujan, apa mungkin orang naik ke sana?” pungkasnya.
Untuk itu, Faisal Nasir berpandangan, yang harus dipersiapkan Pemko Padang adalah fasilitas Trans Padang, seperti halte, bukan malah memperbanyak koridor.
“Artinya apa? Seharusnya Trans Padang itu disipkan fasilitasnya, tidak perlu menambah koridor banyak-banya dulu. Artinya, di mana koridor yang betul-betul dibutuhkan masyarakat, disiapkan sarana prasarananya,” tegasnya.
“Siapkan haltenya yang bagus, yang memang orang bisa menunggu kendaraan di situ. Kini orang di halte, orang tidak bisa menunggu. Hujan hari, orang tidak bisa berteduh,” ungkapnya.
Dengan kondisi yang ada saat ini, Faisal Nasir beranggapan tidak ada kajian yang matang, terutama jumlah masyarakat Kota Padang yang menggunakan Trans Padang.
“Itulah yang menjadi kita beranggapan tidak ada kajian. Seharusnya kan ada kajian. Berapa sih masyarakat yang naik ke Trans Padang itu dalam sehari?” tanyanya.
Meski demikian, Faisal Nasir setuju dengan prinsip pelayanan kepada masyarakat. Namun ironisnya, subsidi dengan pelayanan yang ada tidak sebanding.
“Kita setuju dengan prinsip pelayanan. Tapi anggaran yang diberikan dengan pelayanan yang ada tidak dirasakan masyarakat. Sementara subsidi luar biasa, sudah dikeloka Perumda juga tidak ada peningkatan dari pada pelayanan itu,” tukuknya.
“Ini amat kita sayangkan, padahal menjadi progul Walikota,” kata Faisal Nasir, anggota DPRD Kota Padang dari daerah Pemilihan Padang Barat Nanggalo ini. (Nv)
