JAKARTA, RELASI PUBLIK – Anggota Komisi VI DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, menyampaikan sejumlah catatan penting dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VI DPR RI bersama Kementerian Perdagangan pada Rabu, 11 September 2024. Dalam agenda penyesuaian RKA-KL 2025, politisi PKS ini memberikan perhatian khusus terhadap isu-isu strategis dalam sektor perdagangan, terutama terkait penurunan anggaran dan stabilitas harga pangan di tengah tantangan ekonomi global.
Dalam rapat yang membahas pagu anggaran Kemendag tahun 2025, legislator asal Sumatera Barat II ini menyoroti penurunan anggaran sebesar Rp 313,9 miliar atau sekitar 15,96% dibandingkan dengan tahun 2024.
“Penurunan anggaran ini tidak hanya terjadi di Kementerian Perdagangan, namun penting untuk memastikan bahwa program prioritas yang menjamin stabilitas harga pangan, terutama sembako, tetap dijalankan secara efektif. Tidak cukup hanya dengan membentuk Satgas, perlu ada upaya pencegahan dini yang termaktub dalam program-program strategis kementerian,” ujarnya.
Anggota Badan Anggaran DPR ini juga menekankan pentingnya fokus dalam menghadapi permasalahan impor ilegal. Ia mendorong Kemendag untuk lebih fokus pada pengawasan barang-barang tertentu seperti tekstil, produk kecantikan, elektronik, dan keramik, agar pengawasan dapat lebih efisien dan tepat sasaran.
Lebih lanjut, Hj. Nevi mengangkat isu dinamika perekonomian global yang sangat mempengaruhi harga komoditas strategis seperti minyak sawit, batu bara, dan karet.
“Fluktuasi harga komoditas ini memberikan tantangan besar bagi daya beli masyarakat dan neraca perdagangan Indonesia. Saya ingin tahu program strategis apa yang disiapkan Kemendag untuk menghadapi situasi ini, terutama dalam sinergi dengan kementerian lain, agar dampaknya dapat diminimalisir,” tambahnya.
Dalam diskusi, Anggota FPKS ini juga menyampaikan kekhawatiran terkait perlambatan ekonomi di beberapa negara mitra dagang utama Indonesia seperti Tiongkok dan Uni Eropa yang menyebabkan penurunan ekspor.
“Ini jelas berdampak langsung pada kinerja sektor manufaktur dan agrikultur kita. Pemerintah harus segera merespon dengan memperluas penjajakan kerja sama dagang dengan mitra-mitra baru serta memastikan bahwa UU Perdagangan yang sudah disahkan dapat berperan penting dalam memulihkan kinerja ekspor Indonesia,” tegasnya.
“Saya meminta agar kebijakan perdagangan yang responsif terhadap kondisi perekonomian global sekaligus mendukung program-program yang menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Nevi Zuairina.
