SUMBAR, RELASI PUBLIK — Kabar baik datang bagi masyarakat Sumatera Barat. Setelah beberapa waktu mengalami kelangkaan bahan bakar subsidi, kini kuota BBM jenis Bio Solar untuk Sumbar resmi ditambah sebesar 70.000 kiloliter oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Penambahan ini merupakan hasil dari langkah proaktif Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, yang sejak Agustus 2025 telah menyampaikan surat resmi kepada BPH Migas, mengusulkan tambahan alokasi Bio Solar untuk wilayahnya guna mengatasi kelangkaan dan antrean panjang di SPBU.
“Kita sudah kirim surat ke BPH Migas sejak Agustus, dan alhamdulillah, usulan tersebut dikabulkan. Mulai awal Oktober, kuota Bio Solar Sumbar bertambah sekitar 70 ribu kiloliter. Insya Allah, tambahan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun,” ujar Mahyeldi di Padang, Sabtu (11/10/2025).
Dengan adanya tambahan tersebut, total kuota Bio Solar Sumatera Barat kini mencapai sekitar 566.000 kiloliter, atau naik 15 persen dari kuota sebelumnya yang berada di angka 497.874 kiloliter. Pemerintah Provinsi memastikan bahwa pasokan dari Pertamina akan segera didistribusikan ke seluruh SPBU secara merata.
“Kami berharap Pertamina segera mendistribusikan tambahan kuota ini ke seluruh SPBU di Sumbar, agar antrean panjang segera terurai. Pemerintah daerah akan terus berkoordinasi untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran,” tegas Mahyeldi.
Distribusi Segera Disalurkan, Koordinasi dengan Pertamina Diperkuat
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumbar, Helmi Heriyanto, ST, M.Eng, menyampaikan bahwa setelah keputusan penambahan kuota diterbitkan pada awal Oktober, pihaknya langsung berkoordinasi intensif dengan Pertamina untuk menyiapkan teknis distribusi.
“Memang butuh waktu untuk penyesuaian teknis pengiriman. Tapi kami optimistis, dalam waktu dekat pasokan BBM akan kembali normal dan antrean di SPBU berangsur menghilang,” ujar Helmi.
Ia menambahkan, pendistribusian akan diprioritaskan pada wilayah-wilayah yang mengalami dampak paling signifikan, termasuk daerah yang memiliki aktivitas pertanian, perikanan, dan transportasi masyarakat yang sangat bergantung pada Bio Solar subsidi.
Dukungan Bagi Sektor Produktif dan Pelayanan Publik
Penambahan kuota Bio Solar ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam menjawab kebutuhan energi masyarakat, khususnya para petani, nelayan, pelaku usaha transportasi, serta layanan publik lainnya yang sangat mengandalkan BBM subsidi untuk operasional.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk terus memantau dan mengawal distribusi agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan.
“Ini adalah bentuk tanggung jawab kita dalam menjaga kestabilan pasokan energi bagi masyarakat. Kami akan terus awasi agar distribusi berjalan sesuai ketentuan,” tutup Mahyeldi. (adpsb/bud)
