SUMBAR, RELASI PUBLIK — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, meresmikan penerapan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tiga Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sektor peternakan di lingkungan Pemprov Sumbar, Senin (19/1/2026).
Ketiga unit kerja yang kini berstatus BLUD tersebut adalah UPTD Rumah Sakit Hewan Sumbar, UPTD Ternak Unggas, dan UPTD Balai Pembibitan Ternak dan Semen Beku (BPTSB) Tuah Sakato.
Peresmian yang dipusatkan di UPTD Rumah Sakit Hewan Sumbar ini menjadi tonggak reformasi birokrasi, khususnya dalam meningkatkan fleksibilitas dan kualitas layanan publik di sektor peternakan.
Dalam arahannya, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa transformasi menjadi BLUD harus mampu mengubah kultur kerja birokrasi. Pola kerja yang sebelumnya kaku harus berubah menjadi lebih melayani, adaptif, dan inovatif.
“BLUD memberikan ruang bagi unit layanan untuk lebih mandiri dan profesional dalam mengelola keuangan. Namun, keleluasaan ini harus dijawab dengan prestasi kerja yang terukur dan pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Mahyeldi.
Instruksi Khusus Gubernur
Gubernur memberikan catatan khusus bagi masing-masing UPTD. Untuk UPTD Rumah Sakit Hewan Sumbar, ia meminta agar unit ini dikembangkan menjadi ikon layanan publik modern berbasis digital.
“Terapkan sistem pendaftaran dan rekam medis berbasis aplikasi. Dengan sistem yang modern, RS Hewan bisa memberikan layanan profesional sekaligus mengelola pendapatan secara mandiri,” ujarnya.
Bagi UPTD Ternak Unggas, Mahyeldi menekankan pentingnya hilirisasi. Ia berharap unit ini tidak hanya memproduksi bibit, tetapi juga berinovasi menyediakan pakan berkualitas dengan harga kompetitif melalui kemitraan dengan pihak ketiga.
Sedangkan untuk UPTD BPTSB Tuah Sakato, Gubernur mendorong penggunaan teknologi sexing pada semen beku agar peternak bisa memilih jenis kelamin ternak sesuai kebutuhan, serta memperluas pasar hingga ke luar daerah.
Efisiensi, Bukan Bebani Rakyat
Mahyeldi mengungkapkan, saat ini jumlah BLUD di Sumbar telah mencapai 55 unit. Ia mengingatkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui BLUD tidak boleh dilakukan dengan cara membebani masyarakat.
“Peningkatan PAD tidak dilakukan dengan menaikkan tarif setinggi-tingginya, tetapi melalui efisiensi operasional, peningkatan volume layanan, dan inovasi unit usaha yang bernilai tambah,” pesannya.
Target PAD Meningkat
Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumbar, Sukarli, menyampaikan optimisme tinggi pasca-peresmian ini. Khusus untuk RS Hewan Sumbar, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi untuk peningkatan mutu medis dan SDM.
“Kami optimis kontribusi terhadap daerah akan meningkat. Hingga akhir 2025, PAD yang sebelumnya ditargetkan Rp1,7 miliar, kini diproyeksikan bisa tembus Rp2,4 miliar seiring meningkatnya kepercayaan masyarakat,” ungkap Sukarli.
Ia berharap BLUD Rumah Sakit Hewan Sumbar dapat menjadi pusat rujukan layanan kesehatan hewan yang strategis dan berkontribusi nyata bagi pembangunan Sumatera Barat. (Adpsb/nov/bud)
