JAKARTA, RELASI PUBLIK – Anggota Komisi VI DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, menyampaikan sejumlah catatan penting dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VI DPR RI bersama Kementerian BUMN pada Rabu, 11 September 2024. Dalam rapat tersebut,ia memberikan sorotan tajam terhadap beberapa isu yang berkaitan dengan pengelolaan BUMN, khususnya terkait transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas program yang dijalankan.
Politisi PKS ini menyoroti pengucuran Penyertaan Modal Negara (PMN) yang terus terjadi setiap tahun, namun kasus fraud di BUMN masih kerap terulang. Ia menyampaikan kekhawatirannya terkait kerugian negara yang sangat besar akibat kasus-kasus seperti Jiwasraya, Asabri, Garuda Indonesia, Krakatau Steel, Antam, Waskita, dan PT KAI.
“Selama 2020 hingga 2023, total kerugian negara akibat fraud di BUMN mencapai Rp 105,8 triliun. Ini angka yang sangat fantastis dan mencerminkan perlunya perbaikan mendasar dalam tata kelola BUMN,” ujarnya.
Dalam catatan Fraksi PKS, Hj. Nevi mengungkapkan bahwa meskipun PMN yang dikucurkan setiap tahun mencapai kisaran Rp 30 hingga Rp 60 triliun, kasus-kasus fraud terus terjadi seperti fenomena gunung es.
“Saat masalah ini mencuat ke media, barulah diselidiki. Namun sayangnya, kerugiannya sudah besar dan berdampak pada kerugian negara yang sangat signifikan. Saya berharap ada langkah tegas dari Kementerian BUMN untuk mengatasi masalah ini, sehingga kasus serupa tidak lagi terjadi di masa mendatang,” tambahnya.
Lebih lanjut, Anggota Badan Anggaran DPR ini mempertanyakan program-program strategis apa yang akan dijalankan Kementerian BUMN untuk memastikan BUMN menjadi lebih sehat, mandiri, dan akuntabel. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan BUMN agar tidak hanya sekadar menyelamatkan perusahaan yang bermasalah, tetapi juga mencegah kerugian negara di masa depan.
“Pengelolaan BUMN harus benar-benar diarahkan untuk kemaslahatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Saya harap, ke depan, Kementerian BUMN dapat memberikan warisan yang lebih baik bagi bangsa ini, baik dari segi tata kelola, transparansi, maupun kinerja perusahaan-perusahaan BUMN,” pungkas Hj. Nevi Zuairina.
