PAINAN, RELASI PUBLIK — Putra daerah Lengayang memuncaki klasemen sebagai Pejabat Tinggi Pratama di masa kepemimpinan Hendrajoni – Risnaldi Ibrahim. Hingga saat ini, tercatat sebanyak enam orang putra Lengayang menjabat sebagai pejabat eselon II di wilayah tersebut.
Penambahan jumlah tersebut terjadi setelah dua Pejabat Tinggi Pratama lainnya dilantik untuk menakhodai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pesisir Selatan, yakni Eva Fauza Yuliasman sebagai Inspektur pada Inspektorat Daerah dan Adril Yasmen sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Selain itu, terdapat N. Riswandi yang menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Sebelumnya, pengukuhan juga dilakukan terhadap beberapa pejabat lain asal Kecamatan Lengayang, yaitu Wendi sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pesisir Selatan.
Secara akumulatif, jumlah Pejabat Tinggi Pratama dari Kecamatan Lengayang berjumlah enam orang. Namun, kondisi berbeda dialami oleh kecamatan tetangga, yakni Kecamatan Sutera.
Dalam pembagian posisi Pejabat Tinggi Pratama, tidak satu pun putra daerah Sutera yang diberdayakan oleh pasangan HJ – RI sebagai pejabat eselon II. Hal ini memicu beragam tanggapan dari masyarakat setempat.
”Itulah kondisi saat ini. Saya kaget memperoleh informasi bahwa tidak ada putra daerah Sutera yang diberikan amanah sebagai eselon II,” ucap Anto (48), warga setempat, Selasa (10/02) di Surantih.
Warga lainnya, Ujang (42), juga menyatakan kekecewaan atas keputusan kepala daerah yang tidak memberikan kesempatan kepada putra Kecamatan Sutera untuk mengabdi.
”Saya kecewa. Sumber daya manusia putra daerah kita tidak kalah, tetapi kok tidak dipakai? Ini yang menjadi tanda tanya bagi kami,” ulasnya.
Ia menambahkan bahwa biasanya jika warga berkunjung ke Painan, mereka selalu menemui salah satu pejabat eselon II asal Sutera untuk menyampaikan aspirasi, terutama terkait keluhan para nelayan. “Sekarang tidak ada lagi tempat kami bersandar untuk menyampaikan keluhan,” tambahnya.
Sementara itu, tokoh masyarakat sekaligus pengamat kebijakan publik, Dr. Rodi Chandra, menyatakan bahwa kebijakan yang mengabaikan posisi tawar putra daerah Kecamatan Sutera ini bertolak belakang dengan jumlah dukungan suara masyarakat pada Pilkada 2024 silam.
”Ini merupakan salah satu bentuk pengkerdilan bagi masyarakat Sutera,” ucap Dr. Rodi Chandra melalui telepon genggamnya, Selasa (10/02).
Menurutnya, ungkapan emosional tersebut lahir berdasarkan data yang menyatakan bahwa masyarakat Kecamatan Sutera merupakan penyumbang suara terbanyak nomor dua saat Pilkada kemarin.
”Tak ada yang kurang dari masyarakat Sutera. Persoalan syarat administrasi dan kompetensi juga tidak kalah dengan yang lain. Percaturan terakhir adalah ‘guru vs IPDN’,” tuturnya.
Oleh sebab itu, ia menilai secara tidak langsung putra Sutera dianggap tidak layak berkontribusi, yang secara tersirat dianggap tidak berkualitas.
”Ini sebuah pukulan telak bagi orang Sutera. Peristiwa tragis ini harus menjadi pedoman dan patokan bahwa perjuangan mereka tidak dihargai,” tutupnya. (Ferdi)
