Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example 728x250
BERITA UTAMANASIONALTERBARU

Presiden Prabowo Dukung Percepatan Transformasi Digital dan E-Government Bersama Menkomdigi Meutya Hafid

1
×

Presiden Prabowo Dukung Percepatan Transformasi Digital dan E-Government Bersama Menkomdigi Meutya Hafid

Sebarkan artikel ini
Presiden Prabowo Subianto, saat menerima kedatangan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 13 Januari 2025. (Sri/BPMI Setpres)

JAKARTA, RELASI PUBLIK – Presiden Prabowo Subianto, bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, mengadakan pertemuan dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 13 Januari 2025. Pertemuan ini membahas langkah strategis terkait transformasi digital dan penerapan e-government di sektor layanan publik Indonesia.

Menkomdigi Meutya Hafid mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap pentingnya digitalisasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Presiden menekankan perlunya transparansi dan efisiensi dalam pemerintahan, yang dapat tercapai melalui pemanfaatan teknologi digital.

“Presiden sangat fokus pada digitalisasi, khususnya untuk memastikan bahwa layanan publik dapat dilakukan secara transparan dan efisien melalui platform digital,” ujar Meutya Hafid setelah pertemuan.

Dalam pertemuan tersebut, Meutya Hafid juga menjelaskan berbagai program yang sedang dijalankan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, yang berfokus pada akselerasi transformasi digital di berbagai instansi pemerintah. Salah satu inisiatif utama adalah dukungan terhadap penerapan e-government untuk mempercepat modernisasi birokrasi.

“Program-program kami terkait dengan transformasi digital dan penerapan e-government terus kami jalankan untuk mempercepat digitalisasi di instansi pemerintahan,” tambahnya.

Komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat digitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelayanan publik, sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan modernisasi negara.

(Sri/BPMI Setpres)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *