PADANG, RELASI PUBLIK – Keluarga Besar Pedagang Kaki Lima (KBPKL) Pasar Raya Padang mendukung Epyardi Asda menjadi Gubernur Sumbar. Dalam dukungan tersebut, mereka menumpangkan banyak harapan kepada Epyardi untuk membenahi pasar tersebut.
Dukungan itu disampaikan oleh Ketua KBPKL Pasar Raya Padang, Idman, dalam silaturahmi Epyardi dengan para PKL di sana, Senin (5/8/2024). Dalam pertemuan itu Idman mewakili PKL Pasar Raya Padang menyampaikan banyak keluhan dan harapan kepada Epyardi.
Salah satu keluhan yang disampaikan Idman ialah tidak adanya terminal di Pasar Raya Padang. Menurut Idman, terminal angkutan umum merupakan jantung pasar karena terminal menghidupkan ekonomi pasar.
“Terminal sebagai jantung Pasar Raya Padang dulu dicabut oleh penguasa (pemerintah daerah). Kini kami minta Pak Epyardi mengembalikan jantung itu ke Pasar Raya Padang jika nanti menjadi gubernur,” tuturnya.
Selain itu, Idman mengadukan persoalan pembatasan jam berdagang bagi PKL Pasar Raya Padang. Pembatasan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang melalui Perwako Nomor 438 Tahun 2018 tentang lokasi dan jadwal usaha PKL. Dalam perwako yang dibuat ketika Mahyeldi menjadi Wali Kota Padang itu, PKL dibolehkan berdagang mulai pukul 15.00 hingga 20.00.
“Perwako itu merugikan PKL. Pedagang mulai menggelar dagangan pukul 15.00. Menyusun dagangan selesai pukul 18.00. Pukul 19.00 pasar sudah sepi sehingga dagangan PKL tidak laku. Kami berharap PKL dibolehkan berdagang sejak pukul 8.00 pagi agar banyak pembeli,” ucap Idman.
Salah satu pedagang Pasar Raya Padang, Harmainis Jon (Jon Uniang) mengatakan bahwa ia dan pedagang Pasar Raya Padang siap mendukung Epyardi jika Epyardi tidak meninggalkan masalah pasar tersebut, lalu melimpahkannya kepada Wali Kota Padang. Ia mengaku kecewa kepada Gubernur Sumbar hari ini karena ketika pedagang Pasar Raya Padang mengadu kepadanya, ia malah mengatakan bahwa persoalan pasar tersebut merupakan urusan Wali Kota Padang.
“Kami pedagang Pasar Raya Kota Padang siap memenangkan Bapak untuk menjadi gubernur asalkan jangan janji tinggal janji. Ia di Pasar Raya Padang banyak pedagang asal Pariaman. Untuk memenangkan Bapak kami akan menghubungi keluarga di kampung, bahkan pulang kampung untuk mengampanyekan Bapak,” ujar Ketua Dewan Penasihat Ikatan Pemuda Peduli Pariaman itu.
Setelah mendengar keluhan dan harapan para pedagang tersebut, Epyardi mengatakan bahwa ia akan mencarikan solusi untuk semua masalah pedagang di Pasar Raya Padang. Sebulan setelah dilantik menjadi gubernur, ia akan mengajak semua pedagang pasar raya untuk rapat membahas penataan Pasar Raya Padang.
Mengenai masalah terminal, Epyardi mengatakan akan mencarikan cara agar ada terminal di Pasar Raya Padang jika menjadi gubernur. Ia heran mengapa Kota Padang sebagai ibu kota Sumbar tidak ada terminal angkot.
Sementara itu, perihal pembatasan jam berdagang bagi PKL, Epyardi sebagai Ketua DPP PAN akan meminta fraksi PAN di DPRD Padang untuk mendesak Wali Kota Padang mencabut Perwako itu.
“Kalau jadi gubernur, saya tak akan biarkan masalah Pasar Raya Padang dan tidak akan menyerahkan begitu saja masalah pasar raya kepada wali kota. Gubernur adalah koordinator kepala daerah, perpanjangan tangan pemerintah pusat. Saya akan panggil wali kota dan menegurnya. Jika wali kota tidak berubah setelah ditegur, akan saya adukan dia kepada Mendagri. Selagi untuk rakyat, apa pun akan saya lakukan,” tutur Epyardi.
Epyardi berjanji untuk memperjuangkan pedagang Pasar Raya Padang dan menata pasar tersebut dengan baik. Ia ingin menjadikan Padang sebagai kota yang nyaman untuk berwisata.
“Rekam dan catat janji saya. Nanti tagih janji saya jika saya jadi gubernur. Prinsip saya, janji adalah utang. Manusia yang dipegang adalah omongannya. Binatang yang dipegang adalah talinya. Kalau manusia tak bisa dipegang kata-katanya, dia lebih hina daripada binatang,” ucap Bupati Solok itu.
Selama Epyardi berbicara di depan para pedagang tersebut, mereka berteriak “ganti gubernur”. Teriakan itu disuarakan tiap sebentar.
