PESSEL, RELASI PUBLIK – Masyarakat di Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan siap tidak ke ladang guna memenangkan pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 Rusma Yul Anwar- Nasta Oktavian (RA-Nasta) 90 persen pada Pilkada 27 November 2024 mendatang.
Hal itu, ditegaskan masyarakat yang hadir dalam kampanye dialogis Rusma Yul Anwar yang digelar di Nagari Lubuk Betung, Kecamatan Air Pura, pada Sabtu (19/10/ 2024).
“Pilkada 2020 kemarin pak Rusma Yul Anwar 90 persen di empat nagari di Air Pura. Pada Pilkada 2024 ini kembali kita targetkan unggul,” ungkap Bebe (62) warga Lubuk Betung yang hadir dalam kampanye itu.
Ia menjelaskan, masyarakat Lubuk Betung memiliki sejarah dalam memenangkan Rusma Yul Anwar menjadi Bupati Pesisir Selatan di Pilkada 2020. Sehingga pada Pilkada 2024 harus kembali jadi Bupati.
“Tahun ini, kita target unggul. Minimal kembali 90 persen,” terangnya.
Selain itu, tokoh masyarakat Lubuk Betung, M. Deni juga menyampaikan, terima kasih kepada Rusma Yul Anwar yang telah menganggarkan pembangunan jembatan gantung di daerah itu menjadi permanen.
Ia mengatakan, selain itu, pihaknya juga berharap Rusma Yul Anwar juga bisa mengaspal jalan poros menuju perkebunan di daerah itu. Sebab selain menuju perkebunan, juga menjadi akses pemukiman di Lubuk Betung.
“Kalau pak RA-Nasta terpilih, kita minta aspal dan kita siap antarkan pak Rusma Yul Anwar dua periode,” terangnya.
Sementara itu, Rusma Yul Anwar mengatakan, khusus untuk pengaspalan jalan poros di Lubuk Betung, pihaknya sudah sempat penganggaran dalam APBD 2024.
Namun, karena status lahan masuk dalam kawasan hutan lindung hutan produksi terbatas (HPT). Sehingga, kesempatan itu dialihkan, dan saat ini sedang diupayakan penga lihan status kementerian KLHK dan Kemen ATR dan BPN.
“Kita sedang menunggu, sertifikat biru. Sedikitnya kita mengusulkan pengalihan mencapai sekitar 5900 hektar. Mudahan tahun ini sertifikatnya keluar dan 2025 sudah bisa dikerjakan,” terangnya.
Ia menegaskan, soal tertundanya pengaspalan jalan poros di wilayah itu bukan terkendala karena kebijakannya. Namun, soal status lahannya yang masih dalam status kawasan hutan produksi terbatas (HPT).
“Kalau soal pengaspalan jalan ini, saya tidak jadi. Meski takdir berkata lain. Di tahun 2025 sampai Februari saya masih menjabat dan Insya Allah akan dikerjakan,” ujarnya.(Mil)
