JAKARTA, RELASI PUBLIK — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) merintis kemitraan strategis dengan Islamic Development Bank (IsDB) dalam rangka mengembangkan industri halal di wilayah tersebut. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, secara aktif terlibat dalam pertemuan intensif dengan Kepala Kerja Sama Teknis dan Pengembangan Kapasitas Asia IsDB, Aminuddin Mat Ariff, menandai dimulainya kemitraan ini.
“Pada tanggal 14 November 2023, kami melakukan pertemuan dan berdiskusi intensif dengan Mr. Aminuddin Mat Ariff dari IsDB. Alhamdulillah, IsDB menyatakan kesiapannya untuk mendukung pengembangan industri halal di Sumbar, baik secara konsep maupun finansial,” ungkap Gubernur Mahyeldi pada hari Senin (20/11/2023).
Gubernur menegaskan bahwa Sumbar, dengan potensi ekonomi dan keuangan syariah yang kuat, siap menjadi pionir dalam industri halal di Indonesia. Dukungan regulasi yang kuat, seperti UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sejalan dengan semangat UU Nomor 17 Tahun 2022 tentang Falsafah Syariat Islam di Sumbar.
“Sumbar mengusung filosofi Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), dan kami memiliki Perda No. 1 Tahun 2020 tentang Pariwisata Halal, serta Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026 yang mengamanatkan bahwa kawasan industri harus merangsang percepatan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Gubernur.
Gubernur juga menyoroti bahwa produk industri halal menjadi kebutuhan mendasar bagi sebagian besar populasi Sumbar yang beragama Islam (97,6%). Keyakinan terhadap potensi industri halal semakin diperkuat oleh dukungan penuh pemerintah pusat, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Bank Indonesia, serta mitra dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
Potensi besar industri halal di Sumbar meliputi sektor makanan dan minuman, farmasi dan kosmetik, mode dan fashion, pariwisata ramah muslim, ekonomi kreatif syariah, dan layanan terkait lainnya. Oleh karena itu, kemitraan Pemprov Sumbar dengan IsDB dianggap sebagai langkah strategis untuk mempercepat pengembangan industri halal.
“Semoga kerja sama ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Apalagi, IsDB berkomitmen untuk mengembangkan dan membina usaha kecil menengah agar dapat bersaing di pasar internasional, terutama di negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang menjadi mitra IsDB,” tutupnya.
Dalam keterangan tertulisnya, Aminuddin Mat Ariff menegaskan kesiapan IsDB dalam mendukung pengembangan industri halal di Sumbar, mulai dari studi kelayakan (Feasibility Study), penyusunan master plan, hingga pembiayaan proyek-proyek berdampak tinggi.
“Langkah Gubernur Sumbar sangat tepat untuk mengembangkan industri halal. Saat ini, industri halal menjadi tren positif dan menjadi topik pembicaraan utama dalam bisnis internasional. Hal ini tidak hanya berlaku di negara-negara mayoritas muslim, tetapi juga di negara-negara nonmuslim,” ujar Aminuddin.
Ia menilai bahwa potensi industri halal dunia memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk mengambil peran besar dalam memasok produk halal berkualitas. Salah satu target pasar potensialnya adalah negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
“Jumlah konsumen halal dan daya beli negara-negara OKI terus meningkat. Pasar internasional seperti Amerika, Eropa, Cina, dan Jepang juga tetap menjadi fokus, karena banyak menggunakan bahan baku dari Indonesia yang sebagian besar bersertifikat halal,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Sutan Emir Hidayat, turut menyampaikan apresiasi dan dukungan pemerintah pusat terhadap kemitraan antara Pemprov Sumbar dan IsDB dalam pengembangan industri halal.
“Kerja sama dalam pengembangan industri halal sangat sejalan dengan Master Plan Industri Halal Indonesia (MPIHI) 2023-2029 yang baru saja diluncurkan oleh Wakil Presiden pada 26 Oktober 2023, dengan tagline ‘Industri Halal untuk Ekonomi Berkelanjutan’ guna mencapai visi menjadikan Indonesia sebagai Pusat Industri Halal Dunia,” ujar Sutan Emir.
Pertemuan antara Pemprov Sumbar dan IsDB juga dihadiri oleh CEO Partners of CSQ Law, Mr. Madzlan Hussain, Mr. Shamsul Qamar Bin Abd Rani, dan Nor Faiz Bin Ahmad Helimi; Akademisi, Prof. Irwandi Jaswir; Ketua Tim Percepatan Industri Halal Sumbar, Ahmad Wira; Staf Khusus Gubernur untuk urusan Ekonomi dan Keuangan Syari’ah, Muhammad Sobri; Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar, Mursalim; serta Kepala Dinas Koperasi UMKM Sumbar, Endrizal. (adpsb/isq/bud)
