PASAMAN, RELASI PUBLIK — Pemerintah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, berencana membentuk Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna meningkatkan penerimaan daerah di tengah keterbatasan anggaran.
Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Pasaman, M. Yasrin Syahputra, mengatakan kondisi keuangan daerah saat ini turut terdampak oleh situasi fiskal pemerintah pusat.
“Karena kondisi di pusat seperti itu, kita di daerah juga ikut merasakan dampaknya,” kata Yasrin di ruang kerjanya di Lubuk Sikaping, Kamis (5/3/2026).
Meski demikian, menurut Yasrin yang akrab disapa Oyong, Pemerintah Kabupaten Pasaman baru saja menerima transfer dana dari pemerintah pusat. Namun, ia tidak merinci jenis dan besaran dana tersebut.
Oyong merupakan salah satu pejabat yang baru dilantik dalam rotasi jabatan di lingkungan Pemkab Pasaman yang dilakukan oleh Welly Suhery selaku Bupati Pasaman bersama Wakil Bupati Parulian Dalimunthe beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan kondisi keuangan daerah saat ini mendorong pemerintah daerah untuk mencari sumber-sumber pendanaan baru agar ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat diminimalkan.
“Salah satu opsi yang segera ditempuh adalah optimalisasi pendapatan asli daerah,” ujarnya.
Rencana tersebut akan diwujudkan melalui pembentukan Tim Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Menurut Oyong, tim tersebut nantinya bertugas melakukan inventarisasi sumber-sumber PAD yang potensial, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses peningkatan penerimaan daerah.
Ia menambahkan, salah satu potensi PAD yang dapat dioptimalkan adalah pemanfaatan aset daerah yang selama ini kemungkinan belum dikelola secara maksimal.
“Sejauh mana potensi sumber penerimaan yang tersedia dan tantangan yang akan dihadapi di lapangan, nantinya akan dirumuskan oleh tim yang dibentuk,” jelasnya.
Di sisi lain, Yasrin mengakui pengelolaan keuangan daerah saat ini menjadi tantangan tersendiri seiring sejumlah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat.
Namun demikian, berbagai program pembangunan, pelayanan publik, serta urusan sosial kemasyarakatan tetap harus berjalan. Selain itu, pemerintah daerah juga berkewajiban memastikan hak-hak pegawai tetap terpenuhi.
Sebagai pejabat baru di Bakeuda Pasaman, Yasrin berharap dukungan dari berbagai pihak agar upaya peningkatan pendapatan daerah dapat berjalan optimal.
“Kami sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak, baik dari jajaran di lingkungan Pemkab Pasaman maupun dari masyarakat,” katanya. (spa)
