PAYAKUMBUH, RELASIPUBLIK–Pemerintah perlu melakukan pendampingan optimal agar guru-guru memiliki kemampuan digitalisasi. Kemampuan ini harus dimiliki di era digital dan teknologi yang semakin pesat saat ini.
“Kualitas dan kemampuan guru adalah salah satu kunci utama untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Sumbar. Sehingga kualitas dan kemamouan guru harus terus diupgrade sesuai perkembangan zaman, salah satunya seperti era digitalisasi saat ini,” ujar Ketua DPRD Sumbar, Supardi saat acara audiensi bersama guru-guru di Payakumbuh, Sabtu (4/3).
Supardi mengatakan Payakumbuh adalah pilot project untuk pelatihan digitalisasi guru SMA dan SMK. Seiring waktu digitalisasi guru ini diharapkan meluas pada guru-guru di kabupaten lain se-Sumbar.
“Untuk Tahun 2023 ini Dinas Pendidikan akan melaksanakan bimbinhan teknis digitalisasi untuk guru sma dan SMK akan dilaksanakan. Jika kegiatan ini sukses, tentunya nantinya akan menjadi program prioritas di berbagai kabupaten/kota seluruh Sumbar,” ujarnya.
Supardi mengatakan tak bisa dipungkiri saat ini teknologi digital sudah menjadi bagian dari kebutuhan dan aktivitas keseharian masyarakat, termasuk pelajar.
“Melihat perkembangan ini, guru mau tak mau juga harus cakap dalam menggunakan teknologi digital,” ujar Supardi.
Sebagai contoh, gadget telah menjadi kebutuhan dalam proses belajar mengajar terutama dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara daring.
“Perkembangan digital sekarang ini menjadi kebutuhan dari anak-anak kita yang tumbuh di dunia digital,” ujarnya.
Supardi berharap bahwa guru dapat mengimbangi kemajuan teknologi yang dikuasai oleh para pelajar. Guru juga harus mencari solusi yang cerdas untuk menjadikan sekolah sebagai tempat mencari ilmu yang menyenangkan bagi para siswa.
Melalui jaringan internet, lanjut dia, banyak ilmu dan pengetahuan yang bisa dijadikan pendukung dalam menyusun materi pembelajaran.
Begitu pula dengan penyajiannya, guru bisa memberikan media pembelajaran yang menarik bagi siswa.
“Guru harus menyesuaikan diri dengan siswa. Generasi yang saat ini sangat melek pada teknologi digital, sehingga guru pun harus memiliki kemampuan untuk itu. Jika tidak maka guru akan tertinggal di mata siswa,” ujarnya.
Dengan menguasai teknologi digital guru juga bisa memberikan rekomendasi laman yang bisa dikunjungi siswa untuk memperkaya ilmu pengetahuan terkait mata pelajaran tertentu. Selain juga bisa mengawasi siswa baik secara langsung maupun tidak langsung dalam berkelana di dunia internet.
Selain tentang digitalisasi, Supardi juga mengatakan ada kebutuhan guru penggerak sebagai kepala sekolah sebanyak 63 guru ntuk kota payakumbuh. Saat ini di Sumbar ada 159 guru penggerak yang baru memenuhi syarat, salah satunya untuk menjadi kepala sekolah. Dari 159 baru 2 yang baru d angkat menjadi kepala sekolah.
Supardi berharap semakin banyak kebitihan guru penggerak ini dipenuhi. Hal ini mengingat kurikulum merdeka menjadikan kepala sekolah posisi uang sanhat vitak untuk kesuksesan pencapaian pembelajaran di sekolah.
Saat audiensi itu sejumlah guru menyampaikan aspirasinya. Salah satunya Ridwan dari SMA Raudhatul Jannah yang mengatakan lerlunya bimtek untuk kepala sekolah apalagi peningkatan pelatihan digitalisasi.
Dia juga mengatakan sejak thun 2016 kewenangan SMA/SMK beralih ke provinsi. Namun menurut dia sekolah swasta seakan akan menjadi anak tiri. Sekolah tempatnya mengajar tidak mendapatkan bantuan fisik seperti ruang kelas baru, ruang guru dan ruang komputer.
“Selain itu guru SMA/SMK tak mendapatkan dana insentif pemerintah provinsi. Sementara guru SMP mendapatkannha dari pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp850 ribu bagi yang telah mendapatkan NUPTK,” ujarnya.
Zulkifli dari SMA 1 payakumbuh mengatakan peningkatan profesi guru (PPG) pada guru PHI sebagai syarat untuk sertifikasi guru membutuhkan biaya sebesar Rp5 juta. Menurutnya ini tentu berat bagi para guru-guru. Dia berharap ada bantuan dari pemerintah.
Terkait dana insentif guru, Supardi mengatakann pemerintah kabupaten/kota juga bertanggung jawab terhadap kualitas pendidikan SMA/SMK yang ada di wilayahnya. Seperti dilakukan oleh kota Bukittinggi yang menganggarkan dana BKK (bantuan keuangan khusus) dari kota Bukittinggi untuk SMA dan SMK melalui pemerintah provinsi. (**)
