PADANG, RELASIPUBLIK – DPRD Kota Padang kedatangan tamu dari DPRD Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Mereka melakukan studi banding tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari sektor pariwisata.
Yuska Librafortunan selaku Kabag Sigarwas Sekretariat DPRD Kota Padang yang menerima tamu dari DPRD Kabupaten Pelalawan. Ia mengatakan, kenaikan PAD pariwisata berasal dari pajak hotel, restoran, hiburan atau rekreasi, serta retribusi masuk objek wisata.
“Alhamdulillah, jika dibandingkan dari tahun lalu kenaikannya cukup tinggi. Pada 2017 Padang juga mengalami kenaikan sebesar 29 persen,” katanya.
PAD Kota Padang per Oktober meningkat sebanyak 30 persen atau Rp 72,6 miliar pada 2018. Pada 2017, PAD Kota Padang yang berasal dari sektor pariwisata hanya Rp 57,8 miliar.
Ia mengatakan, perbaikan penerimaan tahun ini merupakan imbas positif dari upaya Pemko Padang membenahi sejumlah destinasi wisata di Kota Padang. Pembenahan dan revitalisasi wisata 2018 ini dilakukan disejumlah destinasi populer. Dan khusus retribusi objek wisata meningkat signifikan dari Rp 509 juta (per 31 Oktober 2017) menjadi Rp 2,4 miliar (per 31 Oktober 2018).
“Pembenahan yang dilakukan akan mempercantik lokasi wisata. Akhirnya, berdampak pada peningkatan kunjungan. Dan kemudian berdampak pula kepada peningkatan pendapatan masyarakat serta PAD Kota Padang,” katanya
Pembenahan secara bertahap yang dilakukan Pemko Padang terhadap destinasi-destinasi pariwisata tak hanya berimbas pada peningkatan PAD saja. Keseriusan Pemko Padang juga mendorong investor untuk melirik investasi di sektor pariwisata.
“Tidak saja berpengaruh positif kepada PAD, akan tetapi terbukanya lowongan pekerjaan dan penambahan tenaga kerja,” katanya.
Biasanya, pihaknya mendapatkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada akhir tahun dan bisa dikatakan naik signifikan. Hal tersebut dilihat meningkatkanya pendapatan pada retribusi objek wisata.
Meski begitu, masih ada pembenahan-pembenahan yang harus dilakukan di sektor wisata di Kota Padang. Seperti menghentikan Pungutan Liar (Pungli) yang masih saja terjadi.
Bukan hanya masalah perbaikan di tempat pariwisata tersebut. Namun, permasalahan parkir juga harus diperhitungkan. Dia mencontohkan di Pantai Padang, ketika hari libur parkir tidak mencukupi dan akhirnya memakai badan jalan yang seharusnya dimanfaatkan pengendara, sehingga menyebabkan kemacetan, mudah-mudahan ini juga bisa diperbaiki,” ujarnya.
Kabag Sigarwas Sekretariat DPRD Kota Padang mengatakan, pariwisata Padang memiliki beragam warna, seperti wisata alam berbasis pantai dan pegunungan yang memberikan destinasi keindahan alam. Kota Padang memiliki itu semua, dicontohkan wisata pantai. “Langkah memungkinkan adalah memaksimalkan promosi potensi pariwisatanya,” ucapnya.
Ia mengungkapkan, grand desain pengembangan pariwisata, tidak lain merupakan kebijakan pemerintah, di situlah nanti obyek pariwisata Kota Padang bisa disajikan satu paket, karena berada sebagai pintu masuk Sumbar.
“Pemko Padang agar serius dalam menggarap potensi wisata. Di mana nantinya akan menghadirkan destinasi wisata Kota Padang dalam satu paket kunjungan,” ujarnya.
Pemko agar mengelola objek wisata dengan optimal. “Kami sudah sering mengimbau agar dinas pariwisata untuk lebih serius dan optimal mengelola objek wisata,” katanya.
Bila objek wisata dikelola maksimal, diyakini mampu mendongkrak PAD. Pasalnya, potensi wisata di Kota Padang cukup banyak. Menurutnya, dinas pariwisata perlu mencari dan menciptakan terobosan supaya bisa memberikan nilai positif bagi peningkatan PAD. Dinas Pariwisata diharapkan bisa memelihara, serta merawat sarana dan prasarana.
