PADANG, RELASIPUBLIK – Rapat Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sumbar beragendakan pengambilan keputusan dan rekomendasi DPRD tentang LKPj kepala daerah tahun anggaran 2018, pada Senin (29/4) kemaren.
Menangapi hal itu, DPRD Sumbar menyorot belum meratanya pendidikan di Sumbar. Yakninya masih terjadi kesejangan penyelenggaraan pendidikan antara kawasan perkotaan dengan perdesaan. Sehingga berdampak pada mutu pendidikan yang belum maksimal.
Hal ini, disampaikan M . Nurnas juru bicara Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) gubernur, Tahun Anggaran 2018, saat sidang paripurna.
Lebih lanjut , Nurnas membaccakan laporan sektor pendidikan merupakan hal yang paling banyak disorot oleh DPRD Sumbar. , terungkap kalau DPRD menilai arah pendidikan karakter yang digadang-gadangkan oleh Pemprov Sumbar tak jelas.
Dikarenakan masih tingginya siswa yang terlibat narkoba, tawuran, LGBT, dan penyakit masyarakat lainnya. Padahal Disdik Sumbar menyampaikan kalau tengah melakukan pengembangan pendidikan karakter bagi siswa di Sumbar.
Disampaikannya upaya pembentukan Pendidikan karakter ini didukung penuh oleh DPRD Sumbar. Namun sampai saat ini belum ada blue print pengembangan pendidikan karakter yang dimaksudkan. Padahal jika ada langkah pasti dan jelas, tentunya DPRD Sumbar siap membantu dalam porsi anggaran yang lebih.
“Sementara silpa di Disdik Sumbar yang mengelola pendidikan juga terbilang tinggi. Kita harap ini menkadi catatan yang perlu diperhatikan serius oleh Gubernur,” katanya.
Selain itu, Pansus LKPj juga menyorot ketimpangan kualitas pendidikan di daerah perkotaan dan perdesaan. Disebutkan, ini dilihat dari sarana dan prasarana. Pansus menemukan sekolah diperkotaan dinilai lebih lengkap dan cukup sarana dan prasarana. Sedangkan di kabupaten tak sebaik di perkotaan.
Mutu pendidikan berdampak. Salah satunya bisa dilihat dari penerimaan mahasiswa pada PTN favorit. Siswa dari sekolah perkotaan lebih banyak diterima pada PTN favorit. “Siswa di daerah kalah saing. Ini disebabkan sarana dan prasarana pendidikan yang juga berbeda,” katanya.
Pansus juga melihat dari peningkatan mutu guru. Sekolah di daerah juga masih belum terlalu memperhatikan peningkatan mutu guru di daerah dibandingkan perkotaan.
Di sisi lain. di bidang ke-PU-an, pansus melihat masih lambatnya proses tender dimulai. Sehingga berdampak pada pekerjaan yang terkesan tergesa-gesa. Bahkan ada proyek tender fisik yang terlambat penyelesaiannya. “Kita berharap ke depan bisa lebih cepat proses tendernya. Jangan menunggu-nunggu,” katanya.
Termasuk sejumlah proyek strategis nasional yang terhambat. Seperti pembangunan tol Padang-Pekanbaru. “Seharusnya koordinasi Pemprov dengan kementerian terkait harus lebih intens. Sehingga persoalan yang terjadi bisa dikoordinasikan untuk mencari solusinya,” katanya.
Menyikapi itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno berjanji akan melakukan rekomendasi yang disampaikan pansus. Apalagi komitmen Pemprov untuk memajukan pendidikan adalah skala prioritas.
“Apa yang disampaikan pansus dalam bentuk rekomendasi akan kita tindaklanjuti,” katanya. (Dewi)
