PADANG, RELASIPUBLIK – Pansus I, II dan III DPRD Kota Padang dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang dan Stakeholder terkait membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2018 Akhir Masa Jabatan Walikota Padang Periode 2014 – 2019, di Hotel Bumi Minang, Senin (1/4).
Walikota Padang Mahyeldi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Padang Tahun Anggaran 2018 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan (AMJ) Walikota Padang periode jabatan 2014-2019 dalam rapat paripurna DPRD Padang, dipimpin Ketua DPRD Elly Thrisyanti, Senin (4/3).
Menurut Mahyeldi, penyampaian dua LKPJ ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan pemerintah daerah sekaitan tentang pelaksanaan pemerintahan di Kota Padang. Tentu banyak hal yang perlu dievaluasi dan disinkronkan dengan harapan-harapan masyarakat Kota Padang ke depan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang sudah disusun untuk 2019-2024.
“Nanti mana yang mesti dilengkapi dan disempurnakan akan kita lakukan ke depan. Selanjutnya dalam penyelenggaraan pemerintahan apa yang mesti kita sempurnakan begitu juga di DPRD Kota Padang, sehingga ke depan, pemerintahan di Kota Padang tentunya betul-betul bisa mengakomodasi harapan-harapan masyarakat, yaitunya sesuai dengan unsur-unsur keadilan dan pemerataan,” ujarnya.
Kemudian, terkait capaian-capaian yang dilakukan terhadap RPJM yang sudah dituangkan, penting disikapi untuk penyempurnaan ke depan. Selanjutnya evaluasi dari lembaga-lembaga atau badan-badan yang melakukan evaluasi untuk Kota Padang diantaranya oleh KPK, BPK, Inspektorat Kota, Provinsi dan Pusat serta BPKP dan stakeholder lainnya.
“Termasuk juga hubungan sinergi kita dengan lembaga vertikal yang ada di Kota Padang. Sehingga dari capaian itu semuanya inilah yang menjadi masukan bagi kita untuk penyempurnaan ke depan. Insya Allah, kita di Kota Padang ke depan akan melakukan penyempurnaan anggaran dengan sebaik-baiknya serta meningkatkan respon dari persoalan masyarakat secara lebih dekat lagi,” ucapnya.
Ia mengharapkan masing-masing OPD di lingkup Pemko Padang untuk dapat menyiapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, SDM serta variabel-variabel kelembagaan-kelembagaan. Sehingga kita akan lebih bisa melakukan ‘quick respons’ terhadap permasalahan masyarakat dan keberadaan Pemko Padang ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat dikarenakan permasalahan-permasalahan yang ada terselesaikan secara baik. ” Kita tidak mau adanya pemerintah ini sama dengan tidak adanya pemerintah bagi masyarakat,” sebut Wako.
