JAKARTA, RELASI PUBLIK – Dalam tanggapan terhadap rencana pemerintah untuk merevisi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM), Hj. Nevi Zuairina, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, mengungkapkan keprihatinan mendalam. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), revisi tersebut bertujuan untuk mengatur pembatasan pembelian bahan bakar subsidi jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP) atau Pertalite serta jenis BBM tertentu (JBT) atau solar bersubsidi.
Politisi PKS ini menyoroti dampak signifikan dari pembatasan pembelian BBM bersubsidi terhadap ekonomi masyarakat. “Pembatasan ini tidak hanya akan menambah beban ekonomi masyarakat, tetapi juga berpotensi meningkatkan harga bahan pangan,” jelas Nevi. Ini menjadi perhatian khusus, mengingat kondisi masyarakat yang saat ini sudah tertekan akibat kenaikan harga sembako, termasuk beras yang telah mengalami kenaikan harga yang signifikan dan berdurasi lama.
Anggota DPR RI Komisi VI ini menambahkan, “Kenaikan harga sembako seperti Minyak Goreng dan Telur telah cukup memberatkan, dan pembatasan Pertalite dapat berpotensi menaikkan harga barang lebih lanjut karena biaya distribusi meningkat.” Kebijakan ini, menurut Nevi, akan sangat mempengaruhi konsumen akhir, yang kebanyakan adalah masyarakat berpenghasilan harian.
Dalam hal ini, Legislator asal Sumatera Barat II ini mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan pembatasan BBM bersubsidi dan tidak memaksa rakyat beralih ke BBM non subsidi. “Fraksi PKS sangat concern dan mengoreksi kebijakan Pemerintah ini. Saat ini, belum ada alternatif yang setara dengan Pertalite dari segi harga dan kualitas,” tegas Nevi.
Lebih lanjut, Nevi menyoroti bahwa pemerintah belum serius dalam mengembangkan alternatif seperti mobil listrik, Bahan Bakar Gas (BBG), atau Bahan Bakar Nabati sebagai solusi yang viable. “Pemerintah seharusnya lebih serius dalam menggali potensi alternatif BBM yang lebih ramah lingkungan dan terjangkau oleh masyarakat,” ujarnya.
Nevi juga menyinggung tentang perbandingan harga BBM di Indonesia dengan negara-negara lain, menggaris bawahi bahwa harga BBM di Indonesia termasuk tinggi. “Jika kita bandingkan, seperti di Malaysia, di mana pendapatan per kapita lebih tinggi tetapi harga BBM lebih murah, atau bahkan di Arab Saudi, kita dapat melihat disparitas yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa ada ruang untuk pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan harga BBM yang lebih berpihak kepada masyarakat,” papar Nevi.
Hj. Nevi Zuairina mengakhiri dengan mengajak pemerintah untuk berdialog dan mencari solusi bersama yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat tanpa menambah beban ekonomi yang sudah mereka alami. “Kami di Fraksi PKS siap berdialog dengan pemerintah untuk menemukan solusi terbaik yang mendukung keberlangsungan hidup masyarakat kecil,” tutup Nevi Zuairina.
