Oleh: Novita sari yahya
Riuh Netizen dan Budaya Berkomentar
Netizen Indonesia dikenal sebagai salah satu komunitas digital paling aktif di dunia. Media sosial bukan sekadar ruang berbagi informasi, tetapi juga arena adu opini, emosi, dan penilaian moral. Twitter, Instagram, dan platform sejenis telah menjelma menjadi pengadilan informal, tempat reputasi seseorang bisa naik atau runtuh hanya dalam hitungan jam. Dalam konteks inilah berbagai perbincangan tentang figur publik, termasuk tokoh politik, sering kali bergulir tanpa jeda refleksi.
Belakangan, media sosial diramaikan oleh perdebatan seputar isu pertobatan salah satu pihak yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Ridwan Kamil dan dikaitkan dengan dugaan aliran dana korupsi Bank BJB. Imbauan KPK agar pihak-pihak yang diduga menerima aliran dana mengembalikannya kepada negara menjadi bahan bakar utama diskusi. Netizen, dengan segala keberaniannya, segera menyusun narasi sendiri, lengkap dengan spekulasi, sindiran, hingga vonis moral.
Di titik ini, jempol menjadi lebih cepat daripada nalar. Tidak semua komentar berangkat dari kehendak mencari kebenaran. Sebagian besar justru lahir dari dorongan sensasionalisme, kemarahan kolektif, atau sekadar kebutuhan untuk tampil paling lantang di linimasa.
Hermes, Louis Vuitton, dan Imajinasi Hedonisme
Salah satu pola komentar yang menonjol adalah pengaitan dugaan aliran dana korupsi dengan gaya hidup mewah. Hermes, Louis Vuitton, dan berbagai merek kelas atas menjadi simbol yang terus diulang. Dalam imajinasi netizen, barang-barang tersebut bukan sekadar produk konsumsi, melainkan bukti visual dari moralitas yang dianggap menyimpang.
Perempuan-perempuan yang namanya disebut-sebut dalam pusaran isu ini sering kali ditempatkan sebagai objek godaan material. Narasi yang muncul cenderung menyederhanakan persoalan: seolah-olah korupsi selalu berujung pada kehidupan hedonis dan relasi personal yang transaksional. Padahal, logika semacam ini berbahaya karena mengaburkan struktur utama persoalan, yaitu sistem kekuasaan dan mekanisme pengawasan yang lemah.
Komentar yang melabeli figur publik sebagai “Don Juan” atau penakluk perempuan, meskipun dibungkus humor sarkastik, menunjukkan bagaimana seksisme masih menjadi bahasa yang dianggap lumrah. Perempuan tidak lagi dilihat sebagai subjek yang memiliki kehendak dan agensi, melainkan sebagai pelengkap narasi moral seorang laki-laki berkuasa.
Jempol Tanpa Etika dan Krisis Kesantunan Digital
Urusan jempol memang kerap kehilangan standar kesantunan. Media sosial memberi ilusi anonimitas dan jarak, sehingga empati mudah ditanggalkan. Kalimat yang tidak akan pernah diucapkan dalam ruang tatap muka menjadi terasa wajar ketika diketik di layar ponsel.
Fenomena ini bukan hanya soal etika personal, tetapi juga mencerminkan krisis budaya diskusi publik. Kritik berubah menjadi cemooh, analisis bergeser menjadi ejekan, dan fakta bercampur dengan prasangka. Dalam situasi seperti ini, isu serius seperti dugaan korupsi justru berisiko tereduksi menjadi gosip murahan yang ramai namun miskin kedalaman.
Padahal, korupsi adalah persoalan struktural yang menuntut pembahasan rasional: bagaimana sistem memungkinkan praktik tersebut terjadi, siapa yang diuntungkan, dan mekanisme apa yang gagal berfungsi.
Nama Suami dan Identitas Perempuan
Di sisi lain, muncul komentar netizen di Instagram yang menyoroti kemirisan fenomena ibu pejabat yang lebih dikenal melalui nama suaminya dibandingkan identitasnya sendiri. Kritik ini, meski singkat, membuka ruang refleksi yang lebih luas tentang posisi perempuan dalam struktur kekuasaan.
Dalam banyak konteks politik Indonesia, perempuan kerap hadir sebagai “istri pejabat”, bukan sebagai individu dengan kapasitas dan rekam jejak sendiri. Nama suami menjadi legitimasi sosial, sementara identitas personal perempuan seolah dikesampingkan. Fenomena ini bukan hal baru dan telah lama dikritik oleh kajian feminisme.
Feminisme dan Wajah Bapak-Ibuisme
Kritik feminisme di Indonesia telah lama menjelaskan apa yang sering disebut sebagai bapak-ibuisme, yakni budaya politik yang memusatkan otoritas pada figur paternal dan maternal simbolik. Dalam sistem ini, kekuasaan dipersonifikasikan, bukan dilembagakan. Loyalitas lebih diutamakan daripada akuntabilitas.
Dalam konteks ini, ujaran seksisme terhadap figur publik, termasuk yang pernah diarahkan kepada Ridwan Kamil, bukan sekadar persoalan individu. Merupakan cerminan dari budaya politik yang masih menempatkan perempuan sebagai ornamen moral, bukan aktor politik setara.
Ketika skandal muncul, perempuan sering kali menjadi sasaran empuk, sementara struktur kekuasaan yang memungkinkan penyalahgunaan wewenang justru luput dari sorotan utama.
Pertanyaan tentang Seleksi Politik Partai
Pertanyaan paling relevan dari seluruh hiruk-pikuk ini adalah soal sistem seleksi politik. Bagaimana partai-partai politik melakukan penjaringan calon kepala daerah? Standar apa yang digunakan ketika mengusung seseorang menjadi wali kota dua periode, gubernur dua periode, bahkan mencalonkannya untuk jabatan yang lebih strategis?
Ridwan Kamil, dengan segala prestasi dan kontroversinya, pernah didukung oleh berbagai partai, termasuk PKS. Dukungan tersebut tentu tidak datang tanpa pertimbangan. Namun, ketika kemudian muncul berbagai isu dan dugaan skandal, publik wajar bertanya: apakah proses seleksi hanya berfokus pada elektabilitas dan popularitas, atau juga pada integritas jangka panjang?
Mengapa berbagai persoalan baru mencuat setelah kekuasaan mencapai titik tertentu? Apakah sistem pengawasan internal partai bekerja, atau justru tumpul ketika berhadapan dengan figur yang dianggap aset elektoral?
Skandal, BJB, dan Akuntabilitas Kekuasaan
Dugaan pembobolan Bank BJB dengan angka fantastis semakin mempertegas urgensi pertanyaan tersebut. Bank daerah seharusnya menjadi instrumen pembangunan, bukan ladang bancakan elite. Ketika indikasi penyimpangan muncul, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi individu, tetapi juga kepercayaan publik terhadap institusi.
Dalam konteks ini, fokus pada gosip personal justru dapat mengalihkan perhatian dari isu utama: bagaimana tata kelola keuangan daerah dijalankan, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana mekanisme checks and balances berfungsi.
Belajar dari Sistem Seleksi di Tiongkok
Sebagian pihak membandingkan situasi ini dengan sistem seleksi pejabat di Tiongkok. Untuk menduduki jabatan wali kota atau setara, seorang kandidat harus melalui proses panjang yang menekankan kecerdasan teknokratis, rekam jejak, dan integritas. Meskipun sistem politiknya berbeda dan tidak bisa diadopsi mentah-mentah, ada pelajaran penting yang bisa diambil.
Seleksi berbasis kapasitas dan integritas, bukan semata popularitas, menjadi kunci. Di Indonesia, partai politik seharusnya menjadi filter utama, bukan sekadar kendaraan elektoral. Tanpa standar yang jelas dan konsisten, demokrasi mudah terjebak dalam siklus figurisme dan skandal berulang.
Penutup: Dari Gosip ke Reformasi
Riuh netizen, gosip media sosial, dan komentar tajam memang tidak bisa dihindari dalam era digital. Namun, publik perlu melangkah lebih jauh dari sekadar kemarahan kolektif. Kritik harus diarahkan pada sistem, bukan hanya individu. Feminisme mengingatkan kita untuk tidak menjadikan perempuan sebagai kambing hitam moral. Etika publik menuntut agar dugaan pelanggaran hukum diserahkan pada proses yang berwenang.
Yang paling penting, partai politik harus berani melakukan refleksi mendalam. Tanpa perbaikan sistem seleksi dan pengawasan, skandal serupa akan terus berulang, siapa pun figurnya. Demokrasi tidak cukup dirayakan melalui pemilu; ia harus dijaga melalui integritas, akuntabilitas, dan keberanian untuk berbenah dari dalam organisasi termasuk partai.
Daftar Pustaka
1. Waspada Online. “Para Teman Wanita Ridwan Kamil Diimbau Segera Kembalikan Uang ke KPK.”
https://waspada.co.id/para-teman-wanita-ridwan-kamil-diimbau-segera-kembalikan-uang-ke-kpk/
2. NPC Observer. “China NPC 2023: State Leadership Transition.”
https://npcobserver.com/2023/03/04/china-npc-2023-state-leadership-transition/
3. Gramedia Literasi. “Biografi Ridwan Kamil.”
Profil Novita Sari Yahya
Penulis dan Peneliti
Buku yang Diterbitkan:
1. Romansa Cinta Antologi 23 Cerpen
2. Padusi: Alam Takambang Jadi Guru
3. Novita & Kebangsaan
4. Ibu Bangsa, Wajah Bangsa
5. Perempuan Indonesia, Zamrud Khatulistiwa
6. Self Love: Rumah Perlindungan Diri
7. Makna di Setiap Rasa: Antologi Puisi
8. Siluet Cinta, Pelangi Rindu
Pemesanan Buku: 089520018812
Lagu Perempuan Indonesia Zamrud Khatulistiwa
Pencipta lagu : Gede Jerson
Berdasarkan puisi Perempuan Indonesia Zamrud Khatulistiwa karya Novita sari yahya
