PADANG, RELASIPUBLIK – Ir. H. Mulyadi berkomitmen akan mewujudkan pemerataan pembangunan di Ranah Minang. Mulyadi berkata, pemerataan pembangunan adalah suatu kewajiban untuk diwujudkan bila nanti diberikan amanah sebagai Gubernur Sumbar periode 2021-2024.
“Pemerataan pembangunan akan jadi prioritas saya agar tidak ada daerah kabupaten/kota di Sumbar ini yang merasa ditinggalkan oleh pemerintah daerah sendiri,” kata Ir. H. Mulyadi, Anggota DPR RI yang sekarang di Komisi III dalam bincang santai, Senin (9/3) pagi.
Meski APBD Sumbar hanya sekitar Rp7 triliun, Mulyadi optimistis dapat melakukan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Ranah Minang. Sebab menurutnya dana pembangunan tidak hanya berasal dari APBD saja. Berkaca dari pengalaman selama 10 tahun di DPR RI, pembangunan dapat menggunakan dana investasi dari pemerintah pusat hingga swasta.
“Pembangunan dapat berasal dari dana APBD bila cukup, tapi APBD tidaklah besar. Untuk itu dana dari pihak lain harus kita tarik ke Sumbar seperti dari pemerintah pusat dan investasi dari swasta,” imbuh Mulyadi, yang selalu dielukan emak-emak setiap kunjungan ke pelosok Sumbar.
Pemerataan pembangunan dapat menyerap investasi padat karya, yang mana sangat dibutuhkan oleh para pencari kerja Sumbar. Dengan demikian Ir. H. Mulyadi yakin disamping mengatasi ketimpangan pembangunan, pemerataan pembangunan juga dapat mengatasi permasalahan pengangguran.
“Insya Allah tak hanya mengatasi ketimpangan pembangunan, investasi padat karya juga bisa meningkatkan jumlah lapangan kerja,” kata Mulyadi, yang selalu teratas hasil survey Pilgub Sumbar 2020. (*/Nov)
