SUMBAR, RELASI PUBLIK – Mudik Lebaran 2026 di Sumatera Barat diperkirakan menghadapi tantangan serius seiring meningkatnya volume pemudik, sementara sejumlah jalur utama belum sepenuhnya pulih akibat dampak bencana pada akhir 2025 lalu. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan skema manajemen dan rekayasa lalu lintas secara khusus.
Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Auditorium Gubernuran Sumbar dan dihadiri langsung oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudy Purwagandhi, Kamis (26/2/2026).
Dalam arahannya, Menteri Perhubungan menekankan bahwa penyelenggaraan angkutan Mudik Lebaran 2026 tidak boleh hanya berfokus pada kelancaran arus lalu lintas, tetapi juga harus mengedepankan aspek keselamatan serta keterlayanan mobilisasi masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta koordinasi lintas sektor diperkuat sejak dini.
“Kita ingin masyarakat bisa mudik dengan aman dan nyaman. Kuncinya ada pada kolaborasi dan kesiapan semua pihak,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bahwa tantangan menghadapi arus mudik dan balik Lebaran tahun ini tidak ringan. Selain potensi lonjakan pemudik, kapasitas jalur alternatif di Sumbar masih terbatas.
Jalur Lembah Anai masih dalam tahap konstruksi sehingga belum optimal menampung volume kendaraan. Sementara ruas Sicincin–Malalak yang semula diharapkan menjadi jalur alternatif, belum dapat difungsikan akibat kerusakan pascabencana. Kondisi ini menyebabkan beban lalu lintas akan terkonsentrasi di koridor utama Padang–Bukittinggi dan sekitarnya.
“Ruang manuver pengaturan lalu lintas menjadi lebih terbatas. Karena itu, langkah antisipatif harus disiapkan lebih awal dan terukur,” ujar Mahyeldi.
Ia juga mengingatkan bahwa tekanan lalu lintas tidak hanya terjadi saat puncak mudik, tetapi berlanjut hingga H+1 sampai H+5 Lebaran, seiring tingginya mobilisasi masyarakat untuk bersilaturahmi dan berwisata. Ditambah kondisi geografis Sumbar yang didominasi tanjakan curam, tikungan tajam, dan wilayah rawan longsor, pengamanan ekstra menjadi kebutuhan mutlak.
Sebagai respons, Pemprov Sumbar menyiapkan skema rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah (one way) pada jam tertentu, yakni pukul 10.00–14.00 WIB untuk arah Padang–Bukittinggi dan pukul 14.00–18.00 WIB untuk arah Bukittinggi–Padang.
“Kebijakan ini disusun berdasarkan evaluasi kondisi riil lapangan. Prinsipnya jelas, keselamatan menjadi prioritas utama,” tegas Mahyeldi.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri jajaran pejabat Kementerian Perhubungan RI, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sumbar, serta kepala OPD terkait di lingkungan Pemprov Sumbar. (adpsb/rmz/bud)
