BOGOR, RELASI PUBLIK — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegur secara terbuka jajaran pemerintah daerah Provinsi Bali, termasuk gubernur dan para bupati, terkait persoalan sampah yang dinilai telah mencemari lingkungan dan mengancam keberlanjutan pariwisata nasional. Teguran tersebut disampaikan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Presiden menegaskan bahwa persoalan sampah tidak dapat dibiarkan berlarut-larut dan tidak bisa diselesaikan dengan saling menyalahkan. Menurutnya, penanganan sampah membutuhkan kerja nyata, kepemimpinan yang tegas, serta kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Penyelesaian masalah sampah, kita perlu kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tapi kita tidak boleh menunggu. Karena itu, bila perlu, demi kepentingan rakyat, pemerintah pusat yang akan memimpin,” tegas Presiden Prabowo.
Dalam arahannya, Presiden secara khusus menyoroti kondisi pantai-pantai di Bali yang dinilai telah mencoreng citra pariwisata Indonesia di mata dunia. Ia mengungkapkan menerima langsung keluhan dari sejumlah tokoh luar negeri terkait kondisi Bali yang dinilai semakin kotor.
“Dia ngomong ke saya. Dia bilang, ‘Your Excellency, I just came from Bali. Oh, Bali so dirty now. Bali not nice.’ Wah, tapi saya terima itu sebagai koreksi. Ini kita harus atasi bersama,” ujar Presiden.
Presiden Prabowo menekankan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor tercepat dalam menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun, sektor tersebut tidak akan bertahan jika persoalan lingkungan, khususnya masalah sampah Bali, tidak segera ditangani secara serius.
“Ini maaf ya, gubernur, bupati-bupati dari Bali. Ini real. Bali Desember 2025. Ini pantai Bali. Bagaimana turis mau datang kalau lihat sampah?” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden secara langsung meminta gubernur dan para kepala daerah di Bali untuk bertanggung jawab penuh atas kebersihan lingkungan. Ia juga mendorong pelibatan sekolah, masyarakat, dan seluruh elemen daerah dalam kegiatan kerja bakti secara rutin.
Presiden bahkan menegaskan bahwa jika pemerintah daerah tidak bergerak cepat, pemerintah pusat siap mengambil alih kepemimpinan penanganan sampah. Ia menyatakan akan mengerahkan TNI, Polri, BUMN, serta kementerian dan lembaga untuk terlibat langsung dalam kerja bakti massal.
Menutup arahannya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia harus menyatakan “perang terhadap sampah”, karena sampah bukan sekadar persoalan estetika, melainkan ancaman serius bagi kesehatan publik dan potensi bencana lingkungan.
Pesan Presiden tersebut menjadi peringatan keras sekaligus panggilan aksi bahwa keberlanjutan pariwisata nasional hanya dapat terjaga jika lingkungan dilindungi dan kepemimpinan hadir secara tegas, cepat, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
(BPMI Setpres)
