PADANG — Dua jabatan eselon II Pemprov Sumbar kosong, saat ini sedang dilakukan seleksi oleh tim.
Hebatnya lagi, ada 23 ASN berburu dan adu skil serta pengetahun atas tugas jabatan untuk mendapatkan jabatan Kalaksa BPBD Sumbar dan Kadis Pangan Sumbar.
Menariknya peminat menjadi Kalaksa BPBD cukup ramai, ada 16 calon, sedangkan untuk calon Kadis Pangan hanya 7 orang.
lihat daftar Calon Pejabat Eselon II.
Sudah lokos tes admnistrasi dan tes tertulis, setelah ini assement dan wawancara oleh lembaga di Pekanbaru.
Hasil Pansel pejabat adalah tiga terbaik dan untuk penentuan akhir ada di pimpinan yaitu Gubernur Sumbar.
Ketua Jaringan Pemred Sumbar (JPS) Adrian Tuswandi berharap penetapan pejabat terpilih memang betul-betul berkualifeid tinggi.
“Terpenting itu mampu mengejawantahkan kemauan pimpinan dalam bentuk program terukur,” ujar Adrian Tuswandi kepada media jaringannya Senin 8/5-2023 di Padang.
Selain itu yang pasti dua jabatan eselon dua atau pimpinan tinggi pratama tersebut adalah jabatan seksi dalan program. pemerintahan Sumbar.
“Kalaksa BPBD Sumbar ini memang harus diisi oleh pejabat yang memahami dna khatam tentang Sumbar ini provinsi supermarketnya bencana, dan untuk beri rasa nyaman, aman warga, Gubernur Mahyeldi jangan disanksikan soal tersebut,” ujar Toaik biasa Adrian disapa banyak kalangan di Sumbar.
Setelah itu Dinas Pangan Sumbar, pemenuhan pangan masyarakat Sumbar menjadi program unggulan Mahyeldi-Audy selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, bahkan targetnya Swasembada Pangan.
“Artinya tentu Kadis terbaik di posisi ini yang harus dicari, terpenting lagi punya chemestri dan gestur yang sama dengan pimpinan,” ujar Adrian.
Melihat tinggi minat ASN yang sudah memenuhi syarat menjadi pejabaat eselon II di Pemprov Sumbar, Toaik berharap proses berjalan terbuka dan transparan untuk semua peserta yang ikut seleksi pejabat tinggi pratama tersebut.
“Jangan sampai muncul gimmick atau prank, kalau seleksi pejabat di Pemprov Sumbar itu hanya formalitas,” ujar Toaik.
Sekali lagi kata Adrian Tuswandi, pejabat selevel eselon II itu adalah pejabat teknis di bidang tugas dan fungsinya.
“Dan jangan pula ketika menjadi pejabat alergi kepada pers atau pelit dalam berikan informasi publik ke wartawan, atau pejabat yang membuang wajah ketika terjadi pemberitaan yang tak sesuai data dan fakta. Jadi pejabat di BPBD dan Dinas Pangan itu harus quick respon,” ujar Toaik. (***)
