PADANG, RELASI PUBLIK — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, berharap Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar dapat terus berkontribusi dalam pembangunan daerah di bidang penyiaran. Kontribusi ini diharapkan memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat, khususnya dalam mendukung kemajuan UMKM.
Ketua DPRD Sumbar juga menyatakan dukungannya terhadap program-program KPID Sumbar, termasuk rencana menjadi tuan rumah peringatan Hari Penyiaran Nasional (HARSIARNAS) ke-92 dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI.
Pernyataan ini disampaikan Muhidi saat pertemuan dengan KPID Sumbar, Rabu (13/11). Ia menegaskan bahwa KPID, sebagai lembaga pengawas penyiaran, harus memiliki komitmen untuk memastikan tayangan yang disiarkan mengandung nilai-nilai edukatif dan mencerdaskan. Hal ini penting agar penyiaran berdampak positif pada perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin dinamis. “Tantangan ke depan tidak mudah. Persoalan sosial, seperti peredaran narkoba dan tawuran, masih menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak,” ujarnya.
Muhidi juga berharap adanya sinergi yang kuat antara DPRD dan KPID Sumbar, tidak hanya terkait anggaran, tetapi juga dalam pembahasan isu-isu strategis, terutama yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) generasi muda.Menurutnya, salah satu prioritas DPRD adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dalam jangka pendek dan panjang, program peningkatan keterampilan SDM pelaku UMKM sangat diperlukan, dan kolaborasi dengan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi menjadi penting untuk mempromosikan produk-produk lokal. “Hal ini sebaiknya dituangkan dalam rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang sedang dibahas oleh KPID Sumbar dan Komisi I, yaitu Ranperda Penyiaran,” tambah Muhidi.
Ia menegaskan akan mendukung program-program KPID Sumbar untuk optimalisasi pembangunan daerah. Anggaran untuk agenda berskala nasional ini akan dikoordinasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Sementara itu, Ketua KPID Sumbar, Robert Cenedy, menyatakan kesiapan Sumbar untuk menjadi tuan rumah Hari Penyiaran Nasional ke-92 dan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia pada tahun 2025. Namun, saat ini kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar masih belum terpenuhi untuk menyukseskan acara berskala nasional tersebut. “Kami berharap bisa menemukan solusi untuk memenuhi kebutuhan anggaran tersebut, karena acara ini berpotensi membawa perputaran uang yang signifikan dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Robert juga menambahkan bahwa KPID siap berkolaborasi dengan DPRD Sumbar untuk memajukan UMKM. Konten-konten promosi produk masyarakat akan ditampilkan melalui lembaga penyiaran agar mampu mendongkrak penjualan dan bersaing di pasaran.
