PADANG, RELASIPUBLIk — Tampaknya gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provnsi Sumbar akhir -akhir ini selalu di datangi oleh para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sumatera .
Kedatangan mereka bertujuan untuk menyampaikan aspirasimelalui aksi demo dengan tertib dan aman di halaman kantor DPRD Sumbar, Selasa (18/06).
Para pendemo yang dibawa kordinator lapangan Indra itu, meminta DPRD Sumbar ikut bertanggungjawab juga terhadap pemilu tahun 2019 yang terburuk dibandingkan pemilu sebelumnya di Indonesia .
Mereka meminta juga agar Pemerintah melakukan penyelidikan penyebab kematian anggota KPPS serta evaluasi terhadap kinerja KPU dan Bawaslu Pemilu 2019 .
Para mahasiswa tersebut menilai sistem pemilu serentak itu harus dievaluasi. Kemudian perlu ada tim pencari fakta untuk membantu menuntaskan isu kemanusiaan terkait banyaknya panitia pelaksanaan pemilu yang sakit dan bahkan meninggal dunia.
Terhitung sejak 32 hari pasca pemilu serentak tercatat sudah ada sebanyak 700 orang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia. Sebanyak 11.239 orang sakit. Di Sumatera Barat KPPS yang meninggal sebanyak enam ornag dan 108 orang sakit
“Hingga saat ini, belum ada tindak lanjut dari Pemerintah untuk mencari fakta penyebab kematian secara medis. Hal ini perlu dilakukan mengingat adanya isu yang berkembang terkait kelelahan tidak menjadi penyebab kematian,” ungkap Indra ditengah aksi tersebut .
Terkait pemberian santunan untuk para korban, Dia menilai pelaksanaannya tersendat. KPU RI telah menyatakan akan memberikan santunan sebesar Rp36 juta untuk para korban namun sampai sekarang sayangnya belum semua disalurkan.
Selain itu dia menuntut Pemerintah untuk segera menyelesaikan adanya sejumlah dugaan kecurangan yang terjadi. Masalah ini, harus secepat mungkin dilakukan dengan tuntas agar masyarakat tak bingung dan terpecah belah, ujar Indra .
“Jangan sampai adanya saling klaim dan masalah kecurangan yang tak diselesaikan dengan jelas membuat masyarakat krisis kepercayaan pada Pemerintah. Selain itu jangan sampai masyarakat dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu,” tegasnya.
Dia juga menuntut untuk penyelesaian terkait beberapa isu lainnya. Seperti masalah distribusi logistik tanpa pengawalan. Salah satunya di Jawa Tengah. Kemudian masalah adanya 9 distrik di Papua yang terlambat mencoblos karena keterlambatan kedatangan logistik, ujarnya .
Pada hari itu, Indra merasa kecewa karena kedatangan mereka ke DPRD Sumbar tidak mendapat sambutan dari anggota dewan, tetapi di sambut oleh Kabag keuangan Rismunandar .
“Saya minta maaf sekali kepada adik-adik semua, hari ini anggota DPRD ada kunjungan kerja ke luar kota,” ungkap Rismunandar kepada pendemo . (Dewi)
