SUMBAR, RELASI PUBLIK — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa kualitas pelayanan jamaah haji sangat ditentukan oleh kesiapan dan sikap petugas di lapangan. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Pendidikan dan Pelatihan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (Diklat PPIH) Embarkasi Sumbar Tahun 1447 H/2026 M di Aula Asrama Haji Embarkasi Tabing, Padang, Kamis (5/2/2026).
Mahyeldi menyampaikan bahwa petugas haji merupakan garda terdepan dalam memastikan jamaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk. Oleh karena itu, pelaksanaan diklat menjadi momentum penting untuk menyiapkan petugas yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki kekuatan moral dan spiritual.
“Tugas ini adalah pengabdian sekaligus ibadah. Jamaah haji adalah tamu Allah yang harus dilayani dengan sepenuh hati. Jalankan amanah ini dengan ikhlas, disiplin, dan penuh tanggung jawab,” tegas Mahyeldi.
Menurutnya, pelayanan ibadah haji tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga pendampingan ibadah, layanan kesehatan, keamanan, hingga ketenangan batin jamaah. Dalam konteks tersebut, petugas haji dituntut hadir secara utuh sebagai pelayan, pendamping, sekaligus representasi pemerintah di mata masyarakat.
Mahyeldi juga mengingatkan bahwa Sumatera Barat dikenal sebagai daerah dengan tradisi keagamaan yang kuat dan jumlah jamaah haji yang cukup besar setiap tahunnya. Karena itu, ia berharap seluruh peserta Diklat PPIH dapat meningkatkan kapasitas, wawasan, serta keterampilan demi memberikan pelayanan terbaik.
“Jaga niat sejak awal. Jangan jadikan tugas ini sekadar rutinitas, apalagi untuk kepentingan pribadi. Yang kita bawa adalah amanah dan nama baik daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Ekonomi Haji Kementerian Haji dan Umrah RI, Harun Al Rasyid, menegaskan bahwa menjadi petugas haji bukanlah fasilitas untuk beribadah dengan nyaman tanpa tanggung jawab.
“Petugas haji bukan untuk santai. Standar pelayanan harus dinaikkan dan kedisiplinan diperkuat agar petugas benar-benar hadir melayani jamaah di lapangan,” katanya.
Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumbar, Rifki, menjelaskan bahwa Diklat PPIH tahun ini menggunakan pendekatan semi militer dengan dukungan TNI. Metode tersebut bertujuan membentuk disiplin, kekompakan, serta kesiapan fisik dan mental para petugas.
Sebanyak 74 peserta mengikuti diklat ini, terdiri dari Ketua Kloter, Pembimbing Ibadah Kloter, Petugas Haji Daerah (PHD), Pembimbing Ibadah KBIHU, serta Tenaga Kesehatan Haji Kloter (TKHK). Pembukaan diklat ditandai dengan penyematan tanda peserta dan dilanjutkan dengan pembekalan materi serta pelatihan lapangan.
(adpsb/nov/bud)
