Relasi Publik| Jakarta
Layakkah Pejabat MIliki Ijasah Palsu? LPPI Desak Mundur Burhanuddin
Perbedaan latar belakang Gelar S1 dan S2 Jaksa Agung ST Burhanudin menjadi polemik. Sebab data di dalam buku pengukuhan Guru besar dengan di situs resmi Kejaksaan Agung berbeda. Dedi Siregar ( DPP LPPI) menyampaikan bahwa jika terbukti memberikan informasi yang salah dan ijazahnya palsu, maka ST Burhanudin harus dicopot dari jabatannya sebagai orang nomor 1 di Kejaksaan Agung.
Layaknya pemberitaan yang sedang ramai di jagat medsos mengenai adanya dugaan penggelapan informasi asal muasal ijazah Jaksa Agung, ST Burhanuddin, yang di sebut-sebut dapat mencoreng reputasi kantor Kejaksaan Agung serta Kabinet Kerja Presiden.
Berkenaan dengan hal perbedaan informasi dari latar belakang pendidikan Jaksa Agung ini yang menjadi perhatian bagi Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesian (DPP LPPI) jika penggelapan informasi ijazah Jaksa Agung tersebut terbukti itu benar merupakan bentuk pembohongan publik dan merupakan tindakan tercela dan sekaligus mencoreng pemerintahan Jokowi, oleh karena itu kami meminta agar di lakukan penelusuran dan pengusutan oleh pihak penegak hukum agar data yang simpang siur mengenai riwayat pendidikan Jaksa Agung dapat di ungkap dengan sebenar nya dan apabila di temukan unsur kesengajaan dan melakukan manipulasi informasi yang beredar di publik maka sangat bisa posisi Jaksa Agung untuk di resufle dari Kabinet Kerja Presiden Jokowi.
Kami memberikan masukan agar hal ini perlu diungkap karena sangat memalukan dan membuat rakyat tidak percaya lagi dengan institusi Kejaksan Agung karena begitu gampangnya melakukan tindakan yang membuat gaduh dan meresahkan.
Atas dasar itulah maka kami melakukan gerakan untuk meminta agar kasus ini dapat di tuntaskan, kami memberikan himbauan kepada Presiden agar melakukan penelusuran data izasah Jaksa Agung, dengan bergerak melakukan pemasangan spanduk di beberapa titik & kami juga berencana akan melakukan unjuk rasa terkait persoalan izasah yang sangat meresahkan publik ini, perlu di pahami juga bahwa perbedaan data pendidikan Jaksa Agung yang selama ini beredar merupakan persoalan besar yang tidak bisa hanya di klarifikasi saja, namun harus juga di berikan sangsi yang tegas sebagai bentuk pertanggung jawaban moral, dan kami mendesak agar permasalahan ini mendapatkan titik terang. kami khawatir dengan persoalan ini akan sangat mempengaruhi kredibilitas Kejaksaan dan membingungkan publik.
Adapun tuntutan kami sebagai berikut:
1. Kami minta presiden untuk menindak dan menelusuri keabsahan ijazah jaksa agung;
2. Kami menuntut Jaksa Agung untuk di resufle dari kabinet apabila terbukti tidak memberikan data riwayat pendidikan secara benar;
3. Kami meminta Jaksa Agung untuk tidak membohongi publik terkait keabsahan riwayat pendidikan Jaksa Agung.
Ketua Umum sekaligus koordinator DPP LPPI menyebutkan rencana unjuk rasa akan dilakukan pada hari Rabu bertempat didepan istana merdeka pada pukul 13: 00 WIB
Biodata pendidikan Burhanuddin berbeda antara di buku pengukuhan profesornya dengan data publik serta data di situs resmi Kejaksaan Agung. Dalam bukunya, pengukuhan tersebut Burhanuddin disebut lulusan sarjana hukum dari Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, Jawa Tengah tahun 1983. Sementara di situs resmi Kejaksaan Agung, Burhanuddin disebut lulusan sarjana hukum Universitas Diponegoro tahun 1980.
Terkait pendidikan pasca-sarjananya, di situs resmi Kejaksaan Agung, Burhanuddin menyebut lulusan magister manajemen dari Universitas Indonesia (UI) tahun 2001. Sementara di buku pengukuhan profesornya, Burhanuddin disebut lulus dari Sekolah Tinggi Manajemen Labora di DKI Jakarta tahun 2001.(ardhi subhan)
Dedi Siregar
Ketua umum DPP LPPI
