PADANG, RELASIPUBLIK – Kiat Kabupaten Sijunjung berhasil mempercepat penyaluran BLT Dana Desa, hingga masuk lima daerah yang pertama menyelesaikan 100 persen tahap pertama, adalah karena tingginya kinerja Relawan Nagari Lawan Covid-19 yang ada di setiap nagari.
Relawan Nagari yang terdiri dari tokoh masyarakat dan pemuda nagari, berjibaku mulai dari pencegahan Covid-19, pendataan penerima BLT Dana Desa, verifikasi faktual, hingga mengawal penyaluran BLT.
“Peran Relawan Nagari Lawan Covid-19 di nagari sangat membantu percepatan BLT Dana Desa, dipastikan tidak akan ada penerima ganda, dan menjaga penerapan protokol kesehatan di masyarakat,” kata Kepala Dinas PMN Sijunjung Khamsiardi, ST.TP., M.Si., Sabtu (13/6) di Nagari Palaluar, Kecamatan Koto VII. Hal inipun diamini oleh Wali Nagari Palaluar Ebid Diana Putra.
Keberhasilan BLT Dana Desa Kab. Sijunjung itu ditinjau langsung oleh Komisi I DPRD Sumbar yang membidangi hukum dan pemerintahan, Sabtu hingga Minggu (13-14/6) bersama Dinas PMD Provinsi Sumbar dan Konsultan Pendamping Dana Desa.
Untuk 61 nagari, termasuk satu desa, di Sijunjung, alokasi Dana Desa sebanyak Rp16,6 miliar. Dana sebanyak itu diterima oleh 9.240 Kepala Keluarga yang miskin terdampak Covid-19. Setiap KK menerima Rp600 ribu setiap untuk jangka waktu tiga bulan, April hingga Juni 2020.
Dalam pertemuan di Kantor Wali Nagari Palaluar, Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman memuji langkah Relawan Nagari Lawan Covid-19 yang dibentuk oleh seluruh nagari. “Harusnya dukungan Relawan Nagari ini diteruskan untuk mengawal BLT tahap dua, hingga penerapan tatanan baru atau new normal,” kata Evi Yandri Rajo Budiman, politisi Partai Gerindra ini.
Temuan Anggota Komisi I DPRD Sumbar yang menarik juga adalah dimulainya program membangkit ekonomi pasca PSBB. Seperti dikatakan Anggota Komisi I DPRD Sumbar Zafri Deson, nagari-nagari di Sijunjung sudah mulai menyiapkan PKTD (Padat Karya Tunai Desa) dan menggerakkan UMKM nagari melalui Bumnag.
Namun, Sekretaris Komisi I HM Nurnas selalu mengingatkan, agar penggunaan Dana Desa selalu dicermati dasar hukumnya. Jangan sampai terjadi pelanggaran dari Permendes yang mengatur Dana Desa untuk Covid-19.
Tim Komisi I DPRD Sumbar yang berkunjung ke Nagari Kumanis dan Nagari Palaluar adalah Ketua Komisi Syamsul Bahri (PDIP), Wakil Ketua Evi Yandri Rajo Budiman (Gerindra), Sekretaris Komisi HM. Nurnas (Demokrat), Anggota Komisi Drs. Bakri Bakar, MM (Nasdem), Zafri Deson (Golkar) dan Muhammad Ridwan (PKS).
Kepala Dinas PMD Sumbar Drs. H. Syafrizal Ucok, MM yang mendampingi kunjungan Komisi I mengatakan, percepatan penyaluran BLT Dana Desa di nagari tidak terlepas dari peran Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PD) dan Tenaga Ahli (TA). Mereka bekerja siang malam untuk memastikan pendataan dan penyaluran BLT Dana Desa di seluruh nagari di Sumbar.
“Kami berterima kasih atas apresiasi Komisi I DPRD Sumbar terhadap BLT Dana Desa, termasuk mengawal kegiatan PKTD dan evaluasi Dana Desa ke depannya,” kata Syafrizal Ucok yang didampingi oleh Sekretaris Dinas PMD Drs. Armen, Korprov Pendamping Desa Ir. Feri Irawan, M.Si dan Khairul Anwar, S.Ag.,MH. alias Tan Rajo. (*)
