PADANG, RELASI PUBLIK — Kota Padang masih menghadapi krisis air Padang pascabencana banjir. Warga kesulitan mendapatkan air bersih, meski pemerintah pusat telah menyiapkan solusi.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan, krisis ini bukan karena kurang perhatian atau anggaran dari pemerintah pusat. Masalah utama, kata dia, adalah lambannya respons Pemerintah Kota Padang.
Pernyataan itu disampaikan saat Andre mendampingi kunjungan Menteri PU Dody Hanggodo ke Sumatera Barat, Rabu (28/1/2026) di Bandara Internasional Minangkabau. Turut hadir Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Azis, Bupati Tanah Datar Eka Putra, dan para kepala balai Kementerian PU.
Andre menyebut Kementerian PU melalui Balai Cipta Karya siap membangun 500 sumur bor sebagai solusi cepat. Targetnya, selesai paling lambat Maret 2026.
Namun, realisasi lambat karena Pemko Padang baru mengirim data lima titik dari 500 yang diminta.
“Pemerintah pusat sudah siap membangun 500 sumur bor. Data diminta sebulan lalu, tapi baru lima titik yang dikirim. Ini sebab lambatnya penanganan krisis air,” jelas Andre.
Ia menekankan, masalah bukan soal dana. Pemerintah pusat telah menyalurkan hampir Rp100 miliar untuk PDAM Kota Padang. Anggaran lanjutan Rp708 miliar juga sudah tersedia.
“Bandingkan dengan Padang Pariaman yang menerima Rp278 miliar dan berjalan lancar. Artinya, persoalan di Padang adalah kinerja pemerintah daerah,” kata Andre, Ketua Umum IKM.
Menteri PU Dody Hanggodo menambahkan, air bersih adalah kebutuhan dasar, terutama menjelang Ramadan. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah pusat harus bertindak cepat.
“Sambil menunggu data sumur bor, mobil tangki air beroperasi 24 jam di Padang. Target kami, sebelum Ramadan masalah air selesai,” ujar Dody.
Andre menegaskan, Pemko Padang harus bergerak cepat agar krisis air Padang tidak berlarut-larut dan merugikan warga.
