PADANG, RELASI PUBLIK – Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menyerap aspirasi dari berbagai komunitas di Kota Padang dalam reses perseorangan masa sidang pertama 2024-2025, Rabu (30/10). Dalam pertemuan tersebut, beberapa komunitas menyampaikan kebutuhan akan peraturan daerah (perda) untuk menangani permasalahan sosial, khususnya pergaulan bebas.
Perwakilan Komunitas Baaman menyoroti berbagai masalah sosial, seperti tingginya angka kehamilan di luar nikah dan isu LGBT. Mereka berharap adanya perda yang komprehensif untuk menangani masalah tersebut. Komunitas juga mengusulkan agar pemerintah daerah fokus menekan angka pengangguran yang terus meningkat, terutama bagi lulusan perguruan tinggi yang kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Selain itu, komunitas mengangkat persoalan infrastruktur jalan Kambang-Muara Labuah yang belum selesai dan diharapkan segera dituntaskan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
Juprizal, seorang ninik mamak di Kota Padang, mengungkapkan pentingnya dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi atau wadah khusus guna mengatasi masalah sosial di tengah masyarakat. Menurutnya, organisasi yang bergerak di bidang sosial perlu diperkuat agar generasi muda mendapat pembekalan untuk berkontribusi dalam menjaga lingkungan.
Menanggapi hal ini, Muhidi menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti masukan dari komunitas demi kemajuan daerah. Ia menegaskan bahwa DPRD Sumbar akan berkolaborasi dengan berbagai lembaga untuk menyukseskan program pembangunan dan menangani isu-isu sosial. Data yang diperoleh dari reses akan menjadi acuan dalam penyusunan program kerja DPRD.
Dalam masa reses ini, 65 anggota DPRD Sumbar dari delapan daerah pemilihan (dapil) melakukan kunjungan ke daerah masing-masing guna mendengar aspirasi konstituen yang akan diperjuangkan menjadi program pembangunan.
