PESSEL, RELASI PUBLIK – Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, Mohd Radyan, S.H., M.H., menekankan agar seluruh bantuan bagi korban banjir benar-benar didistribusikan secara tepat sasaran. Ia meminta pemerintah daerah, instansi terkait, serta para wali nagari untuk memastikan setiap bantuan yang diterima segera disalurkan kepada warga yang membutuhkan, tanpa adanya keterlambatan maupun hambatan administrasi.
Menurutnya, dalam situasi bencana, kecepatan dan ketepatan distribusi sangat menentukan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.
“Kami dari Kejari Pessel akan memastikan program ini berjalan dengan baik. Masyarakat terdampak harus mendapatkan haknya secara merata, tanpa pengecualian,” ujar Mohd Radyan.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang sedang menghadapi masa sulit, Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan menurunkan bantuan sosial melalui program Adhyaksa Peduli. Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada masyarakat terdampak banjir di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, salah satu lokasi yang mengalami kerusakan dan gangguan aktivitas akibat curah hujan tinggi beberapa waktu terakhir.
Bantuan logistik yang diberikan berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan penting lainnya. Mohd Radyan berharap bantuan tersebut meski tidak sepenuhnya mengatasi persoalan, setidaknya dapat meringankan beban masyarakat.
“Bantuan ini adalah wujud empati kami. Semoga dapat membantu saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Mohd Radyan memberikan penegasan khusus kepada para wali nagari dan camat agar tidak bersikap pasif dalam penanganan dampak bencana. Ia meminta mereka aktif menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk BPBD, terutama ketika bantuan yang tersedia belum mencukupi kebutuhan masyarakat.
Ia menilai, wali nagari merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi nyata di lapangan, mulai dari jumlah warga terdampak hingga kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi.
“Wilayah terdampak banjir di Pessel tersebar di sekitar 16 titik. Karena itu, wali nagari harus proaktif mencari bantuan tambahan, bukan hanya menunggu instruksi dari pemerintah daerah,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penanganan bencana adalah kerja bersama yang menuntut kolaborasi antarinstansi, termasuk pemerintah nagari, kecamatan, hingga lembaga penegak hukum. Semakin cepat koordinasi dilakukan, semakin cepat pula masyarakat mendapatkan bantuan yang mereka perlukan. (Rio)
