PADANG PANJANG, RELASIPUBLIK.COM – Pemerintah Kota Padang Panjang tidak ingin pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya berorientasi pada distribusi makanan. Keamanan pangan, kebersihan, kandungan gizi, dan kualitas pelayanan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program tersebut.
Untuk memastikan hal itu, Tim Satuan Tugas MBG Padang Panjang melakukan monitoring dan evaluasi secara langsung ke tujuh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kegiatan berlangsung selama tiga hari pada 8–10 September 2026.
Monitoring dilakukan di SPPG Sigando, SPPG Ekor Lubuk, SPPG Guguk Malintang 1, SPPG Guguk Malintang 2, SPPG Bukit Surungan, SPPG Silaing Atas, dan SPPG Koto Panjang. Seluruh lokasi tersebut diperiksa untuk melihat kesesuaian pelaksanaan MBG dengan ketentuan.
Pemeriksaan mencakup berbagai tahapan yang berkaitan dengan penyediaan makanan. Mulai dari proses pengolahan, sanitasi, higienitas, hingga pelayanan kepada penerima manfaat menjadi bagian yang diperhatikan oleh tim.
Kegiatan monitoring tersebut mengacu pada Surat Keputusan Wali Kota Padang Panjang Nomor 172 Tahun 2025 tentang Tim Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis Kota Padang Panjang. Kehadiran tim menjadi bentuk pengawasan pemerintah terhadap keberlangsungan program.
Asisten Administrasi Umum Setdako Padang Panjang Ade Nafrita Anas selaku Wakil Ketua Tim Satgas MBG mengatakan monitoring dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan. Ia juga ingin melihat secara langsung kondisi pelaksanaan di setiap SPPG.
Menurut Ade, hasil monitoring nantinya dapat menjadi bahan untuk memperbaiki pelaksanaan MBG. Hal yang sudah berjalan baik dapat dipertahankan, sedangkan bagian yang masih memiliki kekurangan dapat segera dibenahi.
Pengawasan tersebut dinilai penting karena makanan yang disediakan melalui MBG berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh sebab itu, kualitas makanan dan proses penyediaannya harus menjadi perhatian bersama.
Pemko juga menekankan pentingnya langkah preventif. Pemerintah tidak ingin menunggu munculnya persoalan terlebih dahulu sebelum melakukan evaluasi, sehingga monitoring dilakukan secara langsung sejak pelaksanaan program berlangsung.
Ade mengatakan perhatian publik terhadap keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG terus meningkat. Kondisi tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima benar-benar aman, bergizi, dan layak dikonsumsi.
Monitoring turut melibatkan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Varia Warvis sebagai Sekretaris Tim Satgas MBG. Sejumlah unsur lain juga ikut dalam kegiatan, seperti staf ahli, asisten, kepala OPD, camat, Kepala Kantor Kementerian Agama Mukhlis M., serta Koordinator Wilayah SPPI Kota Padang Panjang Olivia Dwi Adelsi.
Pemko Padang Panjang berharap pengawasan tersebut mampu mendorong setiap SPPG terus meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG. Dengan pengawasan yang konsisten, program diharapkan mampu memberikan makanan yang aman dan bergizi sekaligus memenuhi kebutuhan penerima manfaat secara optimal.(gito)
