Surabaya – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menunjukkan taringnya dalam memberantas kasus korupsi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2024. Kini, Empat tersangka kasus dugaan korup digelandang petugas Kejati Jatim untuk menjalani penahanan.
Ketegasan Kejati jawa timur itu menjadi sorotan publik, karena telah serius menangani kasus korupsi yang sempat dianggap melempem dalam penanganannya.
Tak main main, Kejaksaan tinggi jawa timur menampilkan para tersangka mengenakan rompi tahanan berwarna merah khas Kejaksaan, dengan tangan terborgol, saat keluar dari gedung pemeriksaan.
Terlihat jelas di raut wajah para tersangka yang menunduk, mencerminkan situasi serius yang mereka hadapi. Penahanan ini merupakan tindak lanjut dari penyidikan mendalam Kejati Jatim yang menemukan indikasi kuat kerugian negara mencapai Rp26,3 miliar dari program yang seharusnya membantu masyarakat berpenghasilan rendah ini.
Berikut identitas dan peran masing masing tersangka yang kini mendekam di Cabang Rutan Kelas I Surabaya pada Kejati Jatim sejak 14 Oktober 2025, adalah ;
RP, Koordinator Kabupaten BSPS Sumenep 2024.
AAS, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).
WM, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).
HW, pihak swasta yang turut berperan dalam skema korupsi.
Mereka diduga menjadi aktor utama di balik pemotongan dana BSPS yang dialokasikan untuk 5.490 penerima bantuan di 24 kecamatan dan 143 desa di Sumenep.
Kerugian Negara dan Modus Operandi
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Wagiyo, sebelumnya menjelaskan bahwa kasus ini berawal dari pemotongan dana bantuan yang seharusnya diterima penuh oleh masyarakat.
Setiap penerima BSPS seharusnya mendapatkan Rp20 juta, terdiri dari Rp17,5 juta untuk bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk ongkos tukang.
Namun, para tersangka diduga memotong dana tersebut bervariasi antara Rp3,5 juta hingga Rp4 juta untuk “biaya komitmen” dan Rp1 juta hingga Rp1,4 juta untuk “biaya laporan pertanggungjawaban”.Ungkapnya dikutip dari media Masuraexpose.com
Pemotongan ini dilakukan melalui toko bahan bangunan, sehingga masyarakat tidak menerima haknya secara utuh. Audit independen kemudian mengonfirmasi kerugian negara yang fantastis, mencapai Rp26,3 miliar.
Dalam hal ini, Penahanan keempat tersangka ini merupakan bentuk komitmen Kejati Jatim dalam memberantas tindak pidana korupsi, khususnya yang merugikan masyarakat kecil.
Untuk itu, Proses hukum akan terus berjalan untuk mengungkap seluruh jaringan dan pihak-pihak lain yang terlibat, serta memastikan aset hasil kejahatan dapat disita untuk pemulihan kerugian negara. Publik menanti keadilan dalam kasus penyimpangan dana bantuan perumahan rakyat ini.
(@Noung daeng )
