PADANG,RELASIPUBLIK- Ketua Jaringan Pemimpin Redaksi (Pemred) Sumatra Barat, Adrian Tuswandi, mengungkapkan keprihatinannya terhadap penurunan signifikan Indeks Kebebasan Pers (IKP) di Sumatra Barat. Fenomena ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam upaya mewujudkan iklim pers yang bebas dan profesional di wilayah tersebut.
“Penurunan IKP Sumbar ini menjadi cerminan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam menjamin kebebasan pers di wilayah ini,” ungkap Adrian Tuswandi.
Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap penurunan IKP Sumbar meliputi:
1. Tekanan ekonomi terhadap media lokal
2. Keterbatasan akses informasi dari lembaga pemerintah
3. Minimnya perlindungan hukum bagi jurnalis
4. Intervensi kepentingan politik dan bisnis dalam pemberitaan
5. Rendahnya kesejahteraan jurnalis
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Adrian Tuswandi mengusulkan beberapa rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatra Barat:
1. Penguatan Kebijakan dan Regulasi
– Menerbitkan regulasi daerah yang menjamin kebebasan pers
– Membentuk satuan tugas khusus penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis
– Memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik
2. Peningkatan Kapasitas Media dan Jurnalis
– Mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan dan pengembangan kompetensi jurnalis
– Memberikan bantuan modal kerja bagi media lokal yang mengalami kesulitan ekonomi
– Mendorong digitalisasi media lokal
3. Penguatan Kelembagaan
– Membentuk forum komunikasi reguler antara pemerintah, media, dan masyarakat
– Meningkatkan koordinasi dengan Dewan Pers dalam penanganan permasalahan pers
– Mendorong terbentuknya asosiasi media yang kuat dan independen
Rekomendasi untuk Dewan Pers:
1. Pengawasan dan Perlindungan
– Meningkatkan pengawasan terhadap kasus-kasus pelanggaran kebebasan pers
– Memperkuat mekanisme perlindungan hukum bagi jurnalis
– Memfasilitasi penyelesaian sengketa pers
2. Penguatan Profesionalisme
– Mengintensifkan program verifikasi media
– Memberikan pelatihan jurnalistik berkala
– Mendorong penerapan standar kompetensi wartawan
3. Advokasi dan Mediasi
– Memperkuat fungsi mediasi dalam penyelesaian konflik pers
– Melakukan advokasi kebijakan yang mendukung kebebasan pers
– Membangun jejaring dengan stakeholder terkait
“Diperlukan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk memulihkan dan meningkatkan kualitas kebebasan pers di Sumatra Barat. Ini bukan hanya tentang angka indeks, tetapi juga tentang masa depan demokrasi di wilayah ini,” tegas Adrian Tuswandi.
Dengan implementasi rekomendasi tersebut, diharapkan dapat terjadi perbaikan signifikan dalam indeks kebebasan pers Sumatra Barat pada periode mendatang, sekaligus menciptakan ekosistem pers yang lebih sehat dan profesional.(***)
