AGAM — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, untuk meresmikan Hunian Sementara Sumbar bagi korban bencana. Kegiatan ini berlangsung dalam rangkaian kunjungan kerja ke wilayah Sumbar pada Sabtu (24/1/2026). Selain itu, rombongan tersebut juga meninjau progres pemulihan pascabencana yang sedang berjalan di Kabupaten Agam.
Menko PMK menjadikan peresmian huntara tersebut sebagai agenda utama dalam kunjungan kerja kali ini. Hunian Sementara Sumbar ini bertujuan menyediakan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat terdampak bencana. Kemudian, panitia memusatkan lokasi peresmian di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Pemerintah daerah dari Kabupaten Padang Pariaman, Lima Puluh Kota, dan Pesisir Selatan juga mengikuti acara ini secara daring.
Progres Penanganan Bencana dan Hunian Sementara Sumbar
Sebelum acara peresmian, Menko PMK mengikuti pertemuan penting di Balairung Rumah Dinas Bupati Agam. Pertemuan tersebut membahas paparan mendalam mengenai progres penanganan bencana di wilayah Sumbar. Selain itu, sejumlah tokoh penting seperti Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto turut hadir memberikan laporan teknis.
Dalam kesempatan tersebut, Pratikno menyampaikan informasi terkait Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026. Aturan tersebut mengatur tentang pembentukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Oleh karena itu, Satgas kini bertugas mengoordinasikan seluruh kebijakan pemulihan di tiga provinsi terdampak. Presiden menginstruksikan agar proses pembangunan menggunakan pendekatan yang lebih baik serta lebih aman bagi warga.
Selanjutnya, Pratikno menegaskan bahwa proses rehabilitasi wajib menggunakan data yang akurat. Hal ini mencakup data geospasial serta identitas lengkap (by name by address) warga terdampak. Tujuannya adalah agar pemerintah tidak membangun kembali fasilitas di kawasan yang rawan bencana. Saat ini, pemerintah daerah sedang melakukan pendataan kerusakan dengan pendampingan intensif dari pihak BNPB.
Sinergi Pemerintah untuk Pemulihan Sumbar
Sementara itu, Kepala BNPB memastikan bahwa tahap penanganan darurat di Sumbar terus berjalan lancar. Sejumlah jembatan darurat sudah hampir rampung pengerjaannya untuk membuka akses wilayah. Pemerintah pusat juga telah mengerahkan ratusan alat berat ke lokasi-lokasi terdampak bencana. Oleh sebab itu, ketersediaan logistik dan layanan dasar seperti listrik serta air bersih kini sudah pulih sepenuhnya.
Gubernur Mahyeldi menjelaskan bahwa total kerugian akibat bencana mencapai angka Rp33 triliun. Bencana hebat ini memberikan dampak nyata pada 15 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Namun, wilayah Agam dan Tanah Datar tercatat mengalami tingkat kerusakan yang paling parah. Maka dari itu, Pemprov Sumbar membutuhkan anggaran sekitar Rp21,4 triliun untuk mendukung proses rekonstruksi fisik dan ekonomi.
Sebagai contoh, Mahyeldi menekankan pentingnya pembangunan sabo dam sebagai langkah mitigasi banjir lahar dingin di masa depan. Ia berharap pendanaan tersebut dapat bersumber sepenuhnya dari dana APBN. Singkatnya, peresmian Hunian Sementara Sumbar ini menjadi simbol bangkitnya kehidupan masyarakat terdampak. Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah akan membuat Sumbar menjadi wilayah yang lebih tangguh. (adpsb/cen/bud)
