PADANG, RELASIPUBLIK – Sekretaris komisi 1 DPRD Sumbar dari Fraksi Demokrat HM. Nurnas dengan tegas mengatakan, agar jangan memanfaatkan bantuan sembako atau tunai dari APBD atau APBN sebagai kepentingan politik.
Dalam menggunakan anggaran juga harus transparan dan diumumkan pada publik, sehingga tidak ada imej buruk dari berbagai pihak terhadap penggunaan keuangan negara.
Dalam transparansi tersebut, diantaranya semua anggaran yang akan dipeegunakan dalam menangani pademi ini harus diatur dalam peraturan kepala daerah atau PERKADA, dan para seretaris daerah mestinya sudah mempersipkan administrasi tersebut, untuk selanjutnya ditanda tangani kepala daerah, baik Gubernur, bupati maupun walikota.
Jika Perkada belum dibuat anggaran sudah dipergunakan, maka akan menjadi dilematis dikemudian hari dan bisa masuk pada ranah hukum.
“Kita minta pada kepala daerah dan anggota DPRD, jangan manfaatkan bantuan antisipasi pademi untuk kepentingan politik, karena ini uang negara melalui APBD Provinsi, kabupaten dan kota serta APBN, dan penggunaan serta penerima harus transparan, sehingga tidak nenjadi polemik dikemudian hari,” tegas Nurnas.
Hal tersebut diingatkan HM. Nurnas karena pada saat ini berbarengan atau bersamaan dengan Pilkada, sehingga banyak keoala daerah dan anggota DPRD memanfaatkan, seolah-olah anggaran tersebut berasal dari saku pribadi.
Nurnas juga mendesak Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan keterbukaan, dan memberikan masukan pada PPID utama di kabupaten dan kota untuk melakukan pembelajaran atau edukasi pada masyarakat.
“Saya juga minta KI Provinsi untuk bisa memberikan edukasi pada kabupaten dan kota dalam membuka informasi perkembangan pademi serta bantuan terhadap yang terdampak,” tambah nya.
Saat ini, Nurnas melihat masih banyak masyarakat yang kurang memahami penyebaran pademi, bahkan karena ke-tidakpaham-an masih banyak penolakan terhadap korban ODP serta meninggal, seolah-olah akan mebuat dampak buruk pada lingkungan.
“Saya berharap, beri edukasi pada masyarakat sehingga tidak ada lagi pengusiran serta diskriminasi terhadap penderita,” tegas Nurnas lagi.
Saat ini penyebaran pademi covid-19 semakin tinggi, baik skala nasional maupun lokal Sumatera Barat, untuk itu kewaspadaan dan kerjasama masyarakat sangat dibutuhkan.(nov/fwp-sb)
